Skema Dagang Karbon Tak Jelas, Pembabatan Hutan Jalan Terus

Cuitan Menteri KLHK Siti Nurbaya di akun twitternya menjadi sorotan. Ia bilang pembangunan yang berlangsung secara besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi. Cuitan ini jelas berseberangan dengan komitmen Indonesia.

Pemerintah juga melihat perdagangan karbon ini menjadi potensi menguntungkan bagi Indonesia. Masalahnya, hal ini dilakukan ada persoalan besar yang sampai saat ini tak pernah terselesaikan. Tumpang tindih kepemilikan lahan dan leluasanya perusahaan sawit mendapat perizinan menjadi pemicu pelepasan karbon. Apalagi, kebakaran hutan yang masih terus terjadi menggambarkan bagaimana kebijakan perdagangan karbon itu hanya menggantang asap, alias omong kosong.

Pada akhir Desember 2019, Tim Buka Mata Narasi mengunjungi wilayah Katingan Mentaya Project di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Daerah ini menjadi proyek restorasi ekologi jual beli karbon di lahan gambut yang telah dimulai sejak 2015. Wilayah konservasi ladang karbon ini dikelilingi perusahaan sawit.

Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah konservasi ini terbakar karena pembukaan lahan yang terjadi di area PT Persada Era Argo Kencana (PEAK), sebuah perusahaan sawit yang produknya dijual ke Unilever, Kraf, Nestle dan Pepsi.

Temuan ini adalah sebuah paradoks, di saat Shell dan Volkswagen mendanai restorasi ekologi untuk mencuci dosa di Katingan Mentaya Project, sementara Unilever, Kraf, Nestle dan Pepsi menjadi konsumen perusahaan sawit yang menjadi biang keladi kerusakan lahan di wilayah konservasi yang mereka danai lantaran Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan itu di lokasi yang sama.

Catatan:

Konten ini pernah di-publish pada 18 Desember 2019 dan di-publish kembali saat ini dengan judul yang berbeda merespons pertemuan pemimpin dunia COP26 di Glasgow, Skotlandia.

#Karbon #Hutan #Konservasi #BukaMata #JadiPaham #Narasix

KOMENTAR

SELANJUTNYA

TERPOPULER