Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Program Rumah untuk Guru yang merupakan inisiatif kolaborasi lintas sektor. Program ini melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), serta beberapa lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
Jumlah total unit yang disediakan oleh pemerintah mencapai 20.000 rumah. Proyek ini diharapkan selesai dan disalurkan hingga akhir tahun 2025.
Lokasi distribusi rumah mencakup beberapa daerah, yakni Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.
“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP, dalam acara peluncuran tersebut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Pelaksanaan awal program ini ditandai dengan akad Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara serentak untuk 300 debitur dari berbagai daerah tersebut pada Selasa (25/3/2025) ini.
Pelaksanaan Program RUmah untuk Guru ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor dengan tujuan untuk membantu guru agar mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau.
“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” terang Nixon.
Sejak 2021, BTN yang ditunjuk sebagai penyalur rumah bagi tenaga pendidik telah menyalurkan 22.768 unit. Tiga bulan pertama tahun ini sendiri telah ada 1.507 unit yang tersalurkan.
Syarat dan Kriteria Penerimaan
Program ini menyasar berbagai jenis guru. Mereka yang memenuhi syarat berikut.
-
Guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS)
-
Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
-
Guru honorer
-
Guru swasta
-
Belum memiliki rumah
-
Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
-
Memiliki masa kerja minimal 2 tahun
Selain itu, para guru harus memenuhi batasan penghasilan yang ditentukan, yaitu tidak lebih dari Rp7 juta untuk yang belum menikah dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.
Skema dan Proses Pembiayaan KPR
Program ini menawarkan dua jenis KPR untuk para guru, yakni KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS.
Suku bunga yang diterapkan adalah tetap sebesar 5 persen sepanjang tenor pinjaman.
Uang muka yang diperlukan juga relatif rendah, yaitu minimal 1 persen dari harga rumah. Tenor pinjaman maksimal adalah 20 tahun, sehingga memudahkan pembayaran cicilan.
Para guru yang memenuhi syarat dapat mengajukan KPR melalui BTN setelah proses verifikasi data yang dilakukan bekerjasama dengan Kementerian Dikdasmen.
Setelah pengajuan disetujui, para guru akan mengikuti akad kredit dan kemudian menerima rumah yang telah dipilih.
Spesifikasi Rumah
Salah satu perumahan yang akan menjadi tempat akad KPR serentak untuk guru adalah perumahan Pesona Kahuripan 10. Dari contoh rumah yang disedikan oleh perumahan ini memiliki ukuran 30/60.
Dalam rumah tersebut ada 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Dindingnya sendiri sudah double dinding.