Krisis air bersih di Jawa Barat mulai dirasakan oleh masyarakat di beberapa kabupaten dan kota. Dampak cuaca ekstrem ini mulai dirasakan warga di sejumlah daerah Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat melaporkan ribuan jiwa dari tujuh kabupaten/kota kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan.
Pranata Humas Ali BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, mengungkapkan fenomena ini dipicu oleh perubahan cuaca ekstrem serta penurunan drastis curah hujan sejak sebulan terakhir.
Respons cepat dari BPBD Provinsi Jawa Barat bersama dengan BPBD di tingkat kabupaten dan kota telah mengirimkan bantuan air berish ke daerah-daeraj yang terdampak.
"Penyebab utamanya adalah cuaca ekstrem dan menurunnya intensitas hujan. Kami bersama BPBD kabupaten/kota telah melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi-lokasi terdampak dengan koordinasi aparat desa setempat," kata Hadi, Rabu, 8 Juli 2026, dikutip dari metrotvnews.com.
Kabupaten dan Kota Terparah Menghadapi Kekeringan
Beberapa daerah di Jawa Barat mengalami kekeringan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kabupaten Garut menjadi salah satu wilayah dengan dampak signifikan, terutama di Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja. Di desa ini, sekitar 350 kepala keluarga terdampak oleh krisis air bersih.
Kabupaten Bogor menghadapi kondisi yang lebih serius dengan enam desa yang terdampak, yaitu Gunungsari, Parakanmuncang, Kalongliud, Karangtengah, Sukajaya, dan Harkatjaya. Total sebanyak 3.092 jiwa merasakan langsung dampak kekeringan ini.
Di Kabupaten Bekasi, krisis air bersih melanda desa Nagasari dan Ridogalih dengan jumlah penduduk 2.834 jiwa yang terdampak. Sementara itu, wilayah Karawang juga mengalami kekeringan di Desa Kutalanggeng, Mulyasejati, dan Kutanegara dimana hampir 2.000 jiwa merasakan kesulitan air. Kota Sukabumi, tepatnya di Kelurahan Cikundul, tercatat terdapat 150 kepala keluarga yang kekeringan.
Kabupaten Pangandaran yang meliputi Kecamatan Parigi dan Mangunjaya menghadapi dampak pada 577 jiwa. Kabupaten Tasikmalaya juga mengalami kekeringan di Desa Kertanegla yang memengaruhi sekitar 1.200 jiwa.
Kebijakan Status Siaga Darurat dan Mitigasi
Dalam rangka menghadapi krisis kekeringan yang semakin memburuk, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Status ini berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026 dan mencakup seluruh wilayah di provinsi tersebut, yaitu 27 kabupaten/kota. Penetapan status darurat tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang mencakup 27 kabupaten/kota.
Pengalaman tahun 2023 menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat dalam menangani krisis serupa. Pada tahun tersebut, sebanyak 258 kecamatan di 727 desa/kelurahan di Jawa Barat terdampak kekeringan. Wilayah yang paling parah terdampak adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis.
Atas dasar itu, DInas Sumber Daya Air telah diperintahkan untuk memonitor depit air di waduk, bendungan, dan embung secara ketat.
"Sekaligus menyiapkan sumber air alternatif untuk menjamin kebutuhan masyarakat," kata Hadi.