3 April 2023 13:04 WIB
Penulis: Jay Akbar
Editor: Akbar Wijaya
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bereaksi keras perihal langkah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung terkait kepengurusan partai hasil kongres luar biasa (KLB).
AHY menyebut kasasi Moeldoko ke MA telah ditolak lewat putusan nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tapi kini, kata AHY, Moeldoko mengklaim telah menemukan 4 novum yang menurutnya tidak baru.
AHY menilai manuver Moeldoko terkait keputusan Partai Demokrat menjadikan Anies R. Baswedan sebagai bakal calon presiden.
"KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023 tepat satu hari setelah Partai Demokrat resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu," kata AHY dalam konfrensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Senin (3/4/2023).
AHY mengatakan tujuan dari pengajuan MK oleh Moeldoko ini untuk mengagalkan pencalonan Anies sebagai presiden.
"Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan," katanya.
Partai Demokrat, kata AHY, menyadari risiko yang harus ditanggung ketika memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang tidak diingkan rezim penguasa. Salah satu risiko itu ialah pengajuan PK oleh Moeldoko ke MA.
"Kami menyadari ada risiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa bahkan sejak tahun lalu perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan risiko ini bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju koalisi perubahan ini," papar AHY.
Selain untuk menggagalkan Anies sebagai calon presiden, AHY mengatakan usaha mengambil alih Partai Demokrat oleh Moeldoko juga dimaksudkan untuk membubarkan koalisi perubahan.
"Ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini," kata AHY.
AHY mengatakan Partai Demokrat sengaja menggelar konfrensi pers terkait upaya PK yang diajukan Moeldoko. Sebab menurut prakitisi hukum yang ia kutip proses PK bisa menjadi ruang gelap dalam peradilan yang memberi celah masuknya intervensi politik.
"Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini maka keadilan hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah," kata AHY.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyinggung sikap pemimpin negeri yang diam saja dan cederung mengabaikan manuver Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat.
AHY mengingatkan pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini bukanlah individu, sekelompok elite, atau golongan, melainkan rakyat Indonesia.
"Kebenaran yang Hakiki tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun pimpinan negeri diam dan bahkan cenderung membiarkan kami juga tidak akan pernah mengeluh," ujar AHY.
Ia melanjutkan:
"Ingat pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini bukanlah individu, bukanlah sekelompok elit atau golongan, melainkan rakyat Indonesia. Maka kepada rakyat kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat kami akan berjuang," ujar AHY.
AHY meminta seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat di Indonesia ikut memantau upaya PK yang diajukan Moeldoko. Ia memastikan bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat di seluruh tanah air bersepakat untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung untuk menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan ketua umum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta.
"Mereka mengatakan kepada saya, 'Kami tidak rela dan tidak sudi partai kami diambil alih oleh KSP Moeldoko', betul?" tanya AHY yang langsung diamini para pendukungnya.
KOMENTAR
Latest Comment