Alasan PKS Tak Hadiri Deklarasi di Surabaya: Tetap Dukung Anies Tapi Soal Cak Imin Bacawapres Tunggu Majelis Syuro

2 September 2023 22:09 WIB

Narasi TV

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (dua kiri) saat menyampaikan konferensi pers di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (2/9/2023). ANTARA/Hendri Sukma Indrawan.

Penulis: Jay Akbar

Editor: Akbar Wijaya

Deklarasi pasangan bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies R. Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak dihadiri utusan resmi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, PKS hingga saat ini masih tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem.
 
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dalam konfrensi pers menyampaikan PKS masih menunggu hasil musyawarah Majelis Syuro, sebagai pemegang keputusan tertinggi partai, sebelum ikut menyepakati keputusan Partai NasDem dan Anies Baswedan memilih Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).
 
"Kami (PKS) mengacu pada anggaran dasar kami di PKS, sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf i, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan partai berkenaan dengan pemilihan presiden dan/atau wakil presiden RI adalah (keputusan) Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi partai, yang keanggotaannya terdiri atas anggota PKS dari seluruh Indonesia," kata Syaikhu di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (9/2/2023).
 
Kendati demikian, Syaikhu menegaskan hingga saat ini PKS masih mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sampai kini pun, PKS masih tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies sesuai hasil musyawarah Majelis Syuro ke-8 PKS.
 
Dalam konferensi pers tersebut, PKS menyambut baik bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
 
"Pertama, PKS menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024," kata Syaikhu.
 
PKS juga menghormati keputusan Partai NasDem dan PKB yang mendeklarasikan Anies-Cak Imin sebagai pasangan bakal capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.
 
"Kami menghormati juga keputusan Partai NasDem dan PKB yang mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres RI dengan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres RI yang akan maju pada Pilpres 2024," jelasnya.
 
Syaikhu selanjutnya akan membawa rekomendasi nama Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres ke Musyawarah Majelis Syuro sebagai majelis permusyawaratan tertinggi di PKS.
 
"Rekomendasi nama Bapak Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insyaallah akan diusulkan untuk dibahas pada Musyawarah Majelis Syuor PKS," ujarnya.
 
Pada kesempatan sama, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menyampaikan bahwa musyawarah Majelis Syuro itu akan digelar dalam waktu dekat. Namun, dia belum dapat menyebutkan waktu secara tepat. Menurut juru bicara PKS itu, pembahasan musyawarah itu utamanya terkait penetapan bakal cawapres sebagai pendamping Anies.
 
"Saya kira tema utamanya itu, (bakal) capres sudah, berarti tinggal (bakal) cawapres. Kapan waktunya? Dalam waktu dekat. Kalau sudah fixed, kami kabarkan," jelasnya.
 
Dia juga tidak menutup kemungkinan musyawarah Majelis Syuro PKS akan membahas persoalan lain, termasuk terkait kelanjutan PKS di Koalisi perubahan dan dukungan terhadap Anies.
 
"Kita jangan berandai-andai. Kita tunggu saja Majelis Syuro, dan Majelis Syuro PKS itu berpikir kemaslahatan bangsa dan (kepentingan) negara yang lebih besar," imbuhnya.
 
Dia juga menolak jika disebut posisi PKS terkunci karena Partai NasDem dan Anies telah menyetujui Muhaimin sebagai bakal cawapres.
 
"Kalau dibilang keterjepitanketerkuncian, itu tidak ada. Ya, semua persoalan diambil solusinya. Ada solusi-solusi terbaik. Ada solusi terbaik di antara yang tidak baik. Kami tetap mengambil keputusan. Itu dilakukan dalam Majelis Syuro kami," kata Muzammil.
 
Terkait keberadaan Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi di lokasi deklarasi, Muzammil menjelaskan hal itu sebatas untuk menyampaikan sikap PKS kepada Koalisi Perubahan.
 
"Namun, PKS secara resmi tidak mengirim perwakilannya ke Surabaya," ujar Muzammil.
 
Sumber: Antara

NARASI ACADEMY

TERPOPULER

KOMENTAR