Anomali Peringatan Jokowi Copot Menteri yang Sibuk Nyaleg, Tapi Dia Sendiri Makin Sibuk Urus Koalisi

Beberapa nama menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI di Pemilu 2024.

Sejumlah nama yang diketahui ikut maju ialah:

• Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang maju di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

• Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencalonkan lewat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dapil Jakarta II yang mencakup Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri.

• Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang juga akan menjadi caleg pada 2024 melalui PKB.

• Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai caleg 2024 melalui PDI Perjuangan.

• Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate maju melalui Partai Nasdem.

• Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo mencalonkan lewat Partai Perindo di Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo.

• Wakil Menteri Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Ferry Noor mencalonkan diri melalui Partai Bulan Bintang (PBB) di Dapil Jawa Barat V.

• Dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) muncul nama Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi.

Presiden Jokowi merespons pencalonan para menterinya tersebut dengan mewanti-wanti agar kegiatan mereka sebagai caleg tidaklah mengganggu tugas keseharian mereka di kementerian.

“Yang harus kita tahu, secara aturan diperbolehkan. Kalau dari saya yang penting tidak ganggu tugas keseharian,” katanya setelah memberikan arahan dalam acara Musyawarah Rakyat Indonesia di Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Selain itu, Jokowi juga mengancam akan mencopot para menterinya itu jika terlalu sibuk nyaleg, sehingga mengganggu pekerjaan dan kewajiban mereka sebagai menteri.

“Saya selalu evaluasi, kalau ganggu, memang kerjanya terganggu ya ganti bisa, begitu saja,” ujarnya.

Berdasarkan pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menteri yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tak perlu mengundurkan diri dari jabatan.

Aturan mundur para penjabat yang menjadi calon anggota legislatif (caleg) hanya berlaku bagi mereka yang duduk sebagai kepala dan wakil kepala daerah, ASN, anggota TNI-Polri; direksi, komisaris, serta dewan pengawas dan karyawan pada BUMN/BUMD.

Kendati demikian, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang komarudin sangsi Jokowi akan merealisasikan peringatannya kepada para menteri yang mengabaikan tugas lantaran sibuk berkampanye sebagai caleg.

Menteri Punya Ambisi Maju Pilpres Dibiarkan

Ujang mengutarakan sejumlah alasan untuk memperkuat kesangsiannya.

Pertama, ia melihat selama ini Jokowi tampak memberikan keleluasaan kepada para menterinya yang ingin maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di bursa Pemilu 2024.

“Saya nggak yakin dengan ucapan jokowi tersebut, kenapa? karena kan menteri yang ingin jadi capres juga dibiarkan keliling ke sana kemari,” kata Ujang Komarudin kepada Narasi, Senin, (15/5/2023).

Mencopot Menteri akan Berurusan dengan Partai

Selanjutnya, Ujang berpendapat Jokowi tidak akan mudah merealisasikan ancamannya kepada para menteri yang menjadi caleg lantaran mereka merupakan representasi partai politik di kabinetnya.

Sehingga, mencopot menteri berpotensi mengganggu agenda kerja pemerintah dan proyeksi politik sebagai presiden yang sebentar lagi lengser.

“Jadi walaupun menteri itu pembantu presiden, tapi mereka juga kan taat dan patuh kepada partainya, jadi saya tidak yakin kalo Jokowi akan mengganti menteri-menteri yang tidak fokus ketika nyaleg tersebut," ujar Ujang.

Jokowi Juga Sibuk Mengurus Politik

Tak cuma itu, Ujang menambahkan pernyataan Jokowi untuk mencopot menteri yang mengabaikan tugas karena sibuk menjadi caleg merupakan anomali atas sikapnya dalam beberapa bulan terakhir.

Ujang mengatakan menjelang akhir masa jabatannya Jokowi tampak makin sibuk mengurus koalisi partai politik guna mendapatkan suksesor yang sesuai dengan keinginannya.

“Mungkin tadi ya, cawe cawe di pilpres itu ya dengan membentuk koalisi, bermanuver terkait dengan persoalan koalisi partai, itu juga menjadi bagian dari pada antisipasi Jokowi terkait dengan keamanan dirinya ketika sudah tidak menjabat lagi jadi presiden,” kata Ujang.

“Jadi ya dia cawe-cawe terhadap pilpres, itu menjadi persoalan sendiri bagi Jokowi."

Pasti Tidak Bisa Fokus

Ujang mengatan aturan yang tak melarang menteri maju sebagai caleg telah dijadikan pembenaran atas potensi pengabaian tugas seorang pejabat negara.

Sebab menurutnya semua menteri yang maju menjadi caleg akan lebih fokus memenangkan diri dan partainya alih-alih mengurus rakyat sesuai tugas pokok dan fungsi.

“Semua menteri yang nyaleg pasti tidak fokus, saya katakan pasti tidak fokus, karena kenapa? karena ya ingin memenangkan dirinya di dapil, kalo tidak turun di dapil, ya pasti kalah, pasti tewas begitu,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12  Jusuf Kalla (JK) berpendapat Jokowi di akhir kekuasaannya sebagai presiden sebaiknya tidak terlalu turut campur dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024. Hal ini menurutnya sebagaimana yang dilakukan Megawati dan SBY.

“Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, begitu akan berakhir (jabatan) maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah,” ujar JK.