Apa itu RT RW Net yang Diklaim Ilegal? Kenali Asal Usul dan Dampaknya

RT/RW Net disebut sebagai solusi untuk mendorong pemerataan akses internet tetap. Dengan adanya RT/RW Net, masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk memiliki internet tanpa batas kuota atau unlimited.

Lalu, apa itu RT/RW Net? Bagaimana sejarah munculnya RT/RW Net? Dikutip dari berbagai sumber, jaringan RT/RW Net mulai dibangun di lingkungan perumahan, kompleks, atau kawasan pemukiman padat penduduk.

Tujuannya adalah agar masyarakat bisa menikmati koneksi jaringan internet dengan mudah dan murah, namun tetap stabil.

Asal usul istilah RT/RW Net

Istilah RT/RW Net pertama kali digunakan sekitar tahun 1996 oleh para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Mereka menyambungkan indekos mereka ke kampus UMM yang tersambung ke jaringan AI3 Indonesia melalui GlobalNet di Malang dengan gateway Internet di ITB.

Proses operasional RT/RW Net melibatkan penyediaan akses internet kepada komunitas lokal dengan cara memperluas atau mendistribusikan kembali koneksi internet yang diperoleh dari penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP).

Perbedaan dengan layanan seluler

Berbeda dengan layanan seluler yang terkadang naik dan turun akibat dari kepadatan pemakaian di suatu titik hingga cuaca, layanan internet tetap (fixed internet) didedikasikan untuk beberapa perangkat saja secara terbatas.

Dari sisi jangkauan, beberapa sumber menyebutkan bahwa RT/RW Net memiliki jarak maksimum sekitar 6 kilometer.

Dampak bisnis RT/RW Net Ilegal

Ada beberapa dampak yang bisa terjadi jika bisnis RT/RW Net berjalan secara ilegal, di antaranya:

1. Denda administratif

Pemilik bisnis RT/RW Net ilegal dapat dikenakan denda administratif oleh lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan sanksi finansial yang dapat dirasakan oleh pemilik bisnis.

2. Penutupan usaha

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menutup bisnis RT/RW Net ilegal sebagai langkah penegakan hukum. Tindakan ini bukan hanya mengakibatkan kerugian finansial akibat berhentinya operasional bisnis, tetapi juga memberikan pesan keras terhadap praktik bisnis ilegal.

3. Sanksi pidana

Pelanggaran serius terkait dengan mendirikan bisnis ilegal dapat mendapatkan sanksi pidana. Hal ini melibatkan denda yang lebih besar atau mungkin hukuman penjara, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat.

4. Konfiskasi peralatan

Pihak berwenang memiliki wewenang untuk menyita atau mengkonfiskasi barang dan peralatan yang digunakan untuk bisnis ilegal. Proses ini dapat dilakukan tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik bisnis dan bertujuan untuk merugikan secara finansial pelaku bisnis ilegal.

5. Tuntutan hukum

Pihak yang dirugikan atau pemerintah dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap pemilik bisnis ilegal di pengadilan. Ini memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi atau keadilan hukum.

6. Larangan beroperasi

Selain denda dan penutupan usaha, pemilik bisnis ilegal dapat dilarang untuk beroperasi secara resmi di masa depan. Larangan ini bisa bersifat permanen atau diberlakukan hingga pemilik bisnis memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas setempat.

7. Penghentian kegiatan

Pemerintah berhak memerintahkan penghentian kegiatan bisnis secara segera jika dianggap ilegal atau melanggar hukum. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah lebih lanjut kerugian dan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh bisnis ilegal.

8. Kerugian reputasi

Operasi bisnis secara ilegal dapat merusak reputasi perusahaan. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sanksi hukum, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Memulihkan reputasi yang baik setelah terkena sanksi bisa menjadi tugas yang sulit.