Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Pembentukan satgas ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah yang tengah berjalan.
Listyo menunjuk Herry Muryanto, mantan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai ketua Satgassus. Sementara itu, Novel Baswedan yang merupakan mantan penyidik senior KPK ditunjuk sebagai wakil ketua.
Satgassus ini berawal dari Satgassus Pencegahan Korupsi yang dibentuk pada tahun 2022. Tujuan utamanya adalah untuk fokus pada upaya optimalisasi penerimaan negara, khususnya dalam mendukung program dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
Kedua pemimpin ini memiliki latar belakang dan pengalaman dalam menangani masalah korupsi, sehingga diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan dan penerimaan negara.
Koordinasi tahap awal dengan Kementerian
Menurut anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yudi Purnomo Harahap, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian selama enam bulan terakhir. Beberapa di antaranya termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Koordinasi ini bertujuan untuk memahami dan mendukung upaya peningkatan penerimaan negara, baik dari sektor pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Terbaru, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pengamatan lapangan dengan terjun langsung ke Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur dan Pelabuhan Benoa, Bali pada 11-13 Juni 2025.
Sementara itu dikutip dari Tempo, Novel Baswedan akan intens berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta Inspektorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Khusus pada Itjen Kemenkeu, fokus utama mereka adalah pada pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang mencakup berbagai sektor yang selama ini belum optimal dalam penerimaan.
Koaborasi dengan DJP menyasar shadow economy
Kolaborasi antara Satgassus Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak akan menyasar aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy. Fokus kedua belah pihak menitikberatkan pada aktivitas ekonomi ilegal di sejumlah sektor strategis.
"Sektor yang dimaksud utamanya yang terkait dengan sumber daya alam, seperti penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), pertambangan ilegal (illegal mining), dan pembalakan liar (illegal logging)," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli sebagaimana dikutip dari Antara.
Rosmauli menyebut, upaya optimalisasi penerimaan pajak oleh DJP dan Satgassus terhadap sektor-sektor tersebut akan dilakukan melalui penguatan sinergi, pertukaran data, dan penegakan hukum.