Mutasi dalam dunia kepegawaian pemerintahan adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi kerja, yang bisa terjadi antar instansi atau dalam satu instansi yang sama. Menurut Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, mutasi bisa diminta atas kehendak pegawai atau sebagai keputusan dari kebijakan instansi.
Dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia, perbedaan hak dan mekanisme mutasi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi jelas.
Perbedaan mutasi PNS dan PPPK
PNS memiliki hak untuk mengajukan mutasi baik atas permintaan sendiri maupun karena kebijakan instansi, sementara PPPK tidak memiliki hak yang sama. PPPK, yang statusnya diatur sebagai pegawai tidak tetap, tidak dapat melakukan mutasi ke daerah lain selama masa kontrak kerja yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya mekanisme mutasi yang diatur bagi PPPK, yang menjadi tantangan dalam fleksibilitas posisi kerja mereka di pemerintahan.
Kebijakan yang mengatur mutasi
Kebijakan tentang mutasi bagi PNS diatur dalam Undang-Undang dan peraturan terkait, sementara PPPK tidak memiliki pengaturan yang sama. UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja jangka tertentu. Dengan kata lain, PPPK tidak dapat mengajukan pemindahan tugas sebelum kontrak kerja mereka selesai.
Sejalan dengan kebijakan yang ada, PPPK tidak memiliki ketentuan yang mengizinkan mutasi selama mereka masih terikat dalam perjanjian kerja. Permintaan mutasi akan dianggap sebagai pengunduran diri dari jabatan yang dipegang. Hal ini menjadi penting agar tidak ada kekosongan posisi yang dapat mengganggu sistem kerja dalam instansi pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU ASN, status kepegawaian PPPK merupakan pegawai tidak tetap. Ini membatasi hak mereka dalam meminta mutasi, berbeda dengan PNS yang memiliki hak tersebut. Hal ini menunjukkan tujuan undang-undang untuk mempertahankan stabilitas dalam kepegawaian pemerintah dengan mengatur hak dan kewajiban masing-masing.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada mekanisme mutasi dalam manajemen PPPK, sementara PNS memiliki prosedur yang jelas. Ketiadaan ini menyebabkan PPPK tidak dapat melakukan mutasi sesuai keinginan, membuat mereka harus menjalani masa kerja sesuai perjanjian yang sudah disepakati.
Alasan tidak bisa mutasi bagi PPPK
Ada beberapa alasan mengapa PPPK tidak dapat melakukan mutasi. Pertama, tidak adanya payung hukum yang mengatur perpindahan tugas bagi PPPK. Apabila pegawai PPPK berpindah sebelum masa kontrak habis, maka akan terjadi kekosongan jabatan pada posisi yang ditinggalkannya. Hal ini akan membebani instansi dengan cara meningkatkan beban kerja pegawai yang tersisa.
Kekosongan jabatan yang terjadi akibat perpindahan PPPK sebelum masa kontrak berakhir dapat mengganggu kinerja instansi. Ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa aturan mutasi bagi PPPK sangat ketat, untuk menjaga keteraturan dan kelangsungan operasional instansi pemerintah.
Perpindahan PPPK juga memberikan tantangan dalam hal evaluasi dan penilaian kinerja. Ketika PPPK dipindah-tugaskan, akan sulit bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberikan penilaian yang konsisten terhadap kinerja pegawai. Ini menjadi sebuah tantangan serius ketika berkaitan dengan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi PPPK.
Proses pindah unit kerja untuk PPPK
Walaupun tidak dapat melakukan mutasi, PPPK masih bisa berpindah unit kerja dengan mendaftar untuk formasi baru. Ini hanya dapat dilakukan setelah menyelesaikan 90 persen dari masa kontrak kerjanya. Proses ini berbeda dari mutasi, karena melibatkan pendaftaran ulang dan memenuhi persyaratan formasi yang tersedia di instansi baru.
Bagi PPPK yang ingin pindah unit kerja, mereka harus memenuhi kriteria tertentu. Penting bagi mereka untuk menyelesaikan masa kerja yang ditentukan dalam kontrak agar dapat mengajukan permohonan ke unit kerja yang berbeda. Meskipun demikian, proses ini tidak menjamin penerimaan instan, karena PPPK akan kembali bersaing dengan pelamar lain.
Jika seorang PPPK melakukan pengunduran diri dengan cara mengajukan mutasi sebelum masa kontrak berakhir, mereka akan kehilangan hak untuk mengikuti rekrutmen PPPK di masa mendatang. Ini akan membatasi peluang mereka untuk mendapatkan posisi baru dan menciptakan efek jangka panjang pada karir mereka dalam pemerintahan. Oleh karena itu, sangat disarankan agar PPPK menunggu hingga menyelesaikan masa kerja sebelum mempertimbangkan untuk pindah ke instansi lain.