Isu adanya transaksi janggal dana kampanye Pemilu 2024 menyita perhatian publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya kenaikan laporan transaksi janggal dana kampanye pada semester II 2023.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Ia juga menyebut PPATK kini tengah mendalami laporan transaksi janggal dana kampanye tersebut.
“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan usai menghadiri acara "Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara" di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Menurutnya, terdapat beberapa kegiatan kampanye yang dilakukan menggunakan dana di luar Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
"Pembiayaan kampanye dan segala macam itu darimana kalau RKDK tidak bergerak? Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye,” kata Ivan.
Ivan tak menyebut nama calon legislatif dan partai yang diduga melakukan transaksi janggal dana kampanye Pemilu 2024, namun ia menyatakan telah melaporkan dugaan tersebut kepada KPU dan Bawaslu.
Adapun dana yang digunakan dalam transaksi janggal tersebut diduga berasal dari berbagai tindak pidana, seperti pertambangan ilegal. Nilai transaksi janggal tersebut bahkan mencapai triliunan rupiah.
Tengah dikaji Bawaslu dan KPU
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, laporan yang diberikan PPATK perihal transaksi kampanye tersebut masih berupa data intelijen keuangan sehingga perlu dikaji lebih lanjut sebelum dibuka untuk publik.
“Masih dikaji. Pertama, kami menerima laporan PPATK dan bentuknya adalah data intelijen keuangan,” ujar Rahmat pada Senin (18/12).
Menurut Rahmat, Bawaslu tak sendirian mengkaji laporan transaksi janggal tersebut dan melibatkan banyak pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan.
Sementara Ketua KPU Idham Holik menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan PPATK tersebut.
Idham menjelaskan bahwa besaran transaksi yang dilaporkan PPATK mencapai ratusan miliar yang diduga keluar masuk dari rekening bendahara partai politik sepanjang April-Oktober 2023.
"PPATK menjelaskan transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia," kata Idham melalui keterangan tertulisnya.
Selain transaksi mencurigakan, Idham juga mengatakan bahwa laporan PPATK juga berisi pantauan terhadap ratusan ribu safe deposit box di Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan bank BUMN sepanjang Januari 2022 hingga 30 September 2023.
PPATK, kata Idham, khawatir SDB tersebut digunakan untuk menyimpan dana kampanye ilegal.
Parpol ramai dorong pengusutan transaksi janggal
Setelah Kepala PPATK memberikan keterangan adanya laporan transaksi janggal untuk kampanye Pemilu 2024, banyak partai politik yang merespons dengan mendorong dugaan segera diusut.
Kapten Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin (Timnas AMIN) Muhammad Syaugi, misalnya, meminta PPATK meminta PPATK segera memproses laporan secara hukum.
"Tentang temuan PPATK Pak Anies dan Pak Muhaimin sangat mendorong urusan hukum agar diselesaikan," kata Syaugi di Jakarta, Sabtu (16/12), dikutip dari Antara.
Hal serupa juga disampaikan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid menyatakan pihaknya mendukung temuan PPATK agar diusut hingga tuntas.
"Yang berhak mengusut tuntas adalah aparat penegak hukum. Jadi, soal ini kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum," kata Nusron Wahid pada Minggu (17/12), dikutip dari Antara.
Hal yang sama juga disampaikan oleh capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo. Ia menyebut laporan PPATK perlu ditindaklanjuti.
"Oh, silakan kalau itu ada indikasi pelanggaran sebenarnya bisa dilakukan tindakan. Semua sudah tahu kok ketentuannya," ujar Ganjar di Desa Wilayu, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin (18/12), dikutip dari Antara.
Presiden Joko Widodo juga merespons isu transaksi janggal untuk kampanye Pemilu 2024 dengan memberikan dukungan kepada PPATK.
"Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum," ujar Presiden saat diwawancarai seusai meresmikan bangunan baru Jembatan Otista Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12), dinukil dari Antara.