Baru Pamer Penghargaan Swasembada, Kok Pemerintah Malah Impor Ratusan Ribu Ton Beras?

Medio Agustus 2022 lalu, di Istana Negara Jakarta, pemerintah dengan bangga memamerkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas keberhasilan mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangan.

Penghargaan itu diberikan langsung Direktur Jenderal IRRI Jean Balie kepada Presiden Jokowi dan disiarkan akun YouTube resmi Sekretariat Presiden dan Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi dengan nada optimistis menyebut keberhasilan swasembada beras berkat pembangunan infrastruktur berupa bendungan, embung, dan jaringan irigasi yang gencar dilakukan sejak 2015.

Saat itu ia mengatakan pemerintah telah meresmikan 29 bendungan, 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi sejak tujuh tahun terakhir.

"Inilah yang menyebabkan kenapa pada hari ini diberikan kepada kita sebuah sertifikat bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan sudah swasembada pangan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, 14 Agustus 2022.

Impor Beras Usai Klaim Swamsembada

Selang tiga bulan kemudian di Istana Negara — tempat sama saat penghargaan swasembada beras diberikan — pemerintah memutuskan mengimpor ratusan ribu ton beras ke tanah air.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo mengatakan pemerintah sudah membayar beras impor sebanyak 200 ribu ton. Beras sebanyak itu hanya tinggal kirim jika sewaktu-waktu dibutuhkan.

"Kami siapkan 200 ribu ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kami masukan," kata Arief usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (6/12/2022).

Arief beralasan ratusan ribu ton beras impor itu merupakan stok cadangan pangan pemerintah yang tidak dikeluarkan secara bebas. Beras itu akan digunakan untuk mengendalikan gejolak harga dalam kondisi darurat.

Masalahnya Bukan Impor Tapi Harga

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras sebab yang penting menurutnya bagaimana mengatasi masalah harga beras.

"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, Mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata Syahrul dikutip Antara di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022.

Lucunya, Zulkifli mengaku secara prinsip tidak setuju impor beras, tapi apa daya ini sudah hasil rapat kabinet.

"Saya untuk kepentingan nasional harus mengalahkan ego karena ini kepentingan lebih besar dan beras kita nggak boleh main-main. Oleh karena itu kita sudah memberikan izin kepada Bulog untuk membeli dan memperkuat cadangan sebanyak 500.000 ton lebih tahu luar negeri," kata Zulkifli dikutip CNBC Indonesia, Selasa (6/12/2022).

Mencoreng Klaim Swasembada

Abdul Kholik, Senator DPD RI Dapil Jawa Tengah heran mengapa tak lama setelah mengumumkan swasembada beras pemerintah malah memutuskan impor.

"Apakah benar sekarang sudah harus impor beras? Padahal belum lama pemerintah mengumumkan swasembada beras," kada Abdul Kholik di Jakarta, Senin (5/12/2022).

Impor beras menurut Kholik merupakan bentuk inkonsistensi keberpihakan pemerintah kepada petani beras. Ia menjelasan saat ini petani beras sedang memasuki musim tanam padi, sehingga stok beras petani mestinya masih cukup.

"Begitu impor dilakukan maka harga beras petani langsung jatuh. Bahkan baru ada rencana impor beras harga gabah petani langsung turun," ujarnya.

Jatim Minta Pemerintah Tidak Impor Beras