Bukan Cuma Ogah Pindah ke IKN, Anggota DPR Juga Minta Gedung Mereka Dibangun Belakangan

Anggota Komisi II DPR RI Wahyu Sanjaya mengusulkan gedung DPR menjadi bangunan lembaga publik yang dibangun paling terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wahyu mengatakan bahwa pemerintah memiliki prioritas yang sangat besar dalam pembangunan IKN dan secara pribadi dirinya ingin DPR menjadi lembaga yang mengalah atas prioritas pembangunan pemerintah itu.

"Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu," kata Wahyu saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Menurutnya, DPR perlu memberikan prioritas pembangunan IKN kepada pemerintah sehingga pembangunan gedung DPR di IKN dilakukan setelah seluruh gedung pemerintahan selesai dibangun.

Selain itu, Wahyu mengingatkan Otorita IKN agar tidak lupa menyiapkan sistem pemeliharaan kota IKN karena Otorita IKN hanya pihak koordinator yang menerima hasil pembangunan gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Jadi, mereka ini nggak tahu kondisi barangnya nanti, jadi diserahkan barang setelah itu baru dipelihara, jadi tolong diperhatikan nanti," katanya.

Kemudian, dia juga meminta Otorita IKN untuk memperhatikan rencana detail tata ruang (RDTR) dalam pembangunan IKN. Jangan sampai, kata dia, IKN justru menjadi seperti kota besar lainnya yang mengalami kemacetan lalu lintas.

"Saya mengingatkan bahwasanya ini kota baru, jangan sampai tata ruangnya menjadi semrawut sehingga kita tidak bisa mengatur alur transportasi publik," kata dia.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli mengatakan berdasarkan pemantauannya terakhir, area yang akan dibangun Gedung DPR di IKN itu pun belum digarap. Artinya, pembangunan Gedung DPR di IKN bakal dilakukan pada tahap selanjutnya.

"Kalau tahap pertama ini kan sampai 2024, mungkin tahap kedua," kata Doli usai memimpin rapat tersebut.

Sempat Ogah Pindah

Dalam rapat berbeda yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi sempat melontarkan usulan yang mengisyaratkan keengganan pindah ke IKN.

Politikus PPP ini ingin agar DKJ menjadi ibu kota parlemen atau legislatif yang berperan sentral dalam pembahasan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran. Namun gedung dan kegiatan DPR di IKN juga tetap ada.

"Di Jakarta ini kita juga mengatur tentang kekhususan dan Jakarta masih ada kaitannya dengan IKN. Saya sempat berpikir begini tadi, kalau sekalian dibikin kekhususan bisa nggak? misalkan di DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi, parlemen," ujar Baidowi dikutip Republika dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU DKJ, Senin (18/3/2024).

Namun usul ini ditolak pemerintah. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyampaikan pemerintah berkeinginan baik lembaga pemerintah maupun legislatif semuanya pindah ke IKN.

"Tentunya dengan tetap menghormati pendapat kawan-kawan, namun izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut pemerintah jangan biarkan kami saja yang di sana, kita harus bersama pimpinan dalam konteks negara kesatuan," ucap Suhajar dikutip CNBC dalam rapat kerja DIM RUU DKJ.

Badan Legislasi DPR, Pemerintah, dan DPD akhirnya sepakat membawa hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) ke sidang paripurna DPR terdekat, untuk disahkan sebagai undang-undang.

"Jadi usulan itu tidak tertuang akhirnya dalam RUU DKJ," kata Baidowi, Senin (18/3/2024) malam.