China menjadi salah satu negara "The Big Five" PBB yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menentang agresi militer Israel ke wilayah Gaza. Bagaimana bentuk dukungan yang dilakukan China?
Mendukung Palestina Merdeka dan Menjadi Anggota Penuh PBB
China mendukung Palestina menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami mendukung pengakuan Palestina menjadi anggota penuh PBB dan menyerukan kepada masing-masing anggota Dewan Keamanan PBB untuk menahan diri dari agar tidak menghambat dalam mencapai tujuan tersebut," kata Menteri Luar Negeri China Wang Yi saat konfrensi pers di Beijing, Kamis (7/3/2024).
Wang menyampaikan pernyataan itu saat menjawab pertanyaan wartawan soal penyelesaian konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023 dan menewaskan lebih dari 30.600 warga Palestina dan mencederai lebih dari 72.000 orang lainnya.
"Kami mengusulkan untuk mengadakan konferensi perdamaian internasional yang lebih besar, lebih berwibawa dan efektif untuk menyusun peta jalan dan jadwal penerapan solusi dua negara," katanya, menambahkan.
China, kata Wang, dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memulihkan hak-haknya serta berkomitmen pada penyelesaian masalah Palestina secara komprehensif, adil, dan jangka panjang.
"Bencana di Gaza mengingatkan dunia bahwa wilayah Palestina telah lama diduduki dan tidak dapat lagi diabaikan," kata Wang.
"Cita-cita lama rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka tidak dapat lagi dielakkan, ketidakadilan historis yang diderita oleh rakyat Palestina tidak dapat dilanjutkan untuk generasi mendatang," ujarnya.
Minta Israel Jangan Mendiskreditkan Solusi Dua Negara
Lebih lanjut Geng menekankan bahwa China akan terus bekerja tanpa lelah dengan komunitas internasional untuk segera mengakhiri pertempuran di Gaza, meringankan bencana kemanusiaan, mengimplementasikan solusi dua negara, serta mencapai perdamaian dan stabilitas yang langgeng di Timur Tengah.
Mengutuk Serangan Israel ke Warga Palestina yang Menunggu Bantuan
Mengencam Veto AS Soal Gencatan Senjata
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan pemerintahnya mendukung penuh resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut adanya gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza, Palestina.
"China sepenuhnya mendukung resolusi itu. Kami ikut mensponsori dan memberikan suara bagi resolusi tersebut," kata Mao Ning kepada media di Beijing pada Rabu (13/12/2023).
Pada Selasa (12/12), Majelis Umum PBB mengadopsi rancangan resolusi tidak mengikat untuk menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Resolusi itu diusulkan oleh Mesir yang didukung hampir 100 negara, termasuk Turki, dan lolos dengan 153 suara mendukung dalam sidang darurat khusus soal Palestina.
Sebanyak 10 negara, termasuk Amerika Serikat, Israel dan Austria, menentang resolusi itu, sementara 23 negara, termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina, memilih abstain.
"Kami berharap resolusi ini dapat diimplementasikan sepenuhnya, gencatan senjata diterapkan dan permusuhan segera berakhir sesegera mungkin, dan juga penghentian krisis kemanusiaan dan pemulihan perdamaian dan stabilitas di kawasan," kata Mao Ning.
Dia mengatakan China siap untuk terus bekerja sama dengan semua pihak dalam memainkan peran positif dan konstruktif untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel melalui solusi dua negara.
"Resolusi itu sesuai hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, khususnya yang terkait dengan perlindungan warga sipil, pembebasan semua sandera segera dan tanpa syarat, serta menjamin akses kemanusiaan," kata Mao Ning.
Resolusi kedua terkait konflik Palestina dan Israel yang dihasilkan dari sidang darurat Majelis Umum PBB tersebut, kata dia, mencerminkan seruan kuat dari komunitas internasional agar gencatan senjata diberlakukan.
Selain gencatan senjata, resolusi itu juga menyuarakan keprihatinan atas "bencana situasi kemanusiaan" di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina. Indonesia dan 104 negara lainnya turut menjadi sponsor bersama bagi resolusi tersebut.
Resolusi itu juga menekankan bahwa warga sipil Palestina dan Israel "harus dilindungi" sesuai hukum humaniter internasional. Semua pihak diminta untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perlindungan warga sipil.
Sebelumnya, AS mengusulkan agar resolusi itu juga mengutuk kelompok perlawanan Palestina, Hamas, atas serangannya pada 7 Oktober terhadap Israel, dan Austria mengusulkan klarifikasi bahwa para sandera "ditahan oleh Hamas dan kelompok lain". Kedua usulan itu ditolak Majelis Umum PBB.
Pada 8 Desember 2023, resolusi serupa diajukan di Dewan Keamanan PBB. Meski mendapat dukungan 13 dari 15 negara anggota dewan, tetapi resolusi itu gagal diadopsi karena diveto oleh AS.
Pada 27 Oktober 2023, Majelis Umum PBB juga telah menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan "gencatan senjata kemanusiaan segera, dalam jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan". Resolusi itu didukung 121 negara, sedangkan 14 negara, termasuk AS, menentangnya dan 44 negara abstain.
Resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, tetapi memiliki muatan politik yang signifikan dan memengaruhi kesepakatan internasional di masa depan.
Dalam kesempatan lain Mao Ning mengatakan China kecewa terhadap langkah Amerika Serikat (AS) yang lagi-lagi mengajukan veto terhadap draf Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk gencatan senjata sementara di Gaza.
"Hak veto Amerika Serikat membuat situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya. Berbagai pihak, termasuk China, menyatakan kekecewaan dan ketidakpuasan yang mendalam terhadap veto tersebut," kata Mao Ning saat menyampaikan keterangan rutin kepada media di Beijing, China pada Rabu (21/2/2024).
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield pada Selasa (20/2) mengajukan veto atas draf resolusi DK PBB yang diajukan Aljazair dan bahkan menyebutnya sebagai omong kosong dan tidak bertanggung jawab.
Veto AS tersebut menjadi yang ketiga kalinya terhadap resolusi terkait Jalur Gaza di Palestina sejak Israel melancarkan agresi pada 7 Oktober 2023.
"Konflik Palestina-Israel yang berkepanjangan telah mengakibatkan situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dan berdampak buruk pada perdamaian dan stabilitas regional," tegas Mao Ning.
DK PBB, ungkap Mao Ning, seharusnya segera mengambil tindakan untuk mendorong gencatan senjata.
"Ini adalah kewajiban moral yang tidak dapat diabaikan oleh DK PBB dan merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh DK PBB. Terlebih, hal ini merupakan persyaratan politik yang harus dipenuhi sesuai dengan Piagam PBB," ucap Mao Ning.
Menurut Mao Ning, Aljazair, atas nama negara-negara Arab, mengajukan rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata secepatnya di Gaza, pembebasan segera semua sandera, jaminan akses pasokan kemanusiaan, dan penolakan terhadap pengungsian secara paksa oleh Israel.
"Rancangan resolusi tersebut didukung oleh mayoritas anggota Dewan, China juga memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut," tutur Mao Ning.
Meski kembali gagal menghasilkan resolusi DK PBB, Mao Ning mengatakan China akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mendorong DK PBB mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengakhiri konflik di Gaza secepatnya, mengurangi ketegangan situasi kemanusiaan, menerapkan solusi dua negara dan menciptakan perdamaian dan keamanan jangka panjang di Timur Tengah.
Israel masih terus menggempur Gaza bahkan mengincar Kota Rafah di bagian selatan Jalur Gaza yang padat pendudunya.
Serangan Israel telah menewaskan setidaknya sebanyak 29.092 warga Palestina dan 69.028 orang lainnya yang terluka sejak 7 Oktober 2023, sebanyak 70 persen korban tewas itu merupakan anak-anak dan perempuan. Sementara sekitar 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.