Anggota Dewan Penasihat Danantara diumumkan pada Senin (24/3/2025). Dalam daftar tersebut, muncul nama mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, yang lekat dengan kontroversi dan korupsi.
Thaksin merupakan PM Thailand yang dikudeta militer pada 2006 setelah dirinya tak mampu menahan gejolak protes dari masyarakat sipil akibat kasus dugaan pengemplengan pajak.
Selain dikudeta, Thaksin dikenal sebagai politisi dengan daftar merah korupsi di masa pemerintahannya sebagai PM Thailand. Proses pengadilannya berlarut selama belasan tahun, membuatnya mengasingkan diri ke Inggris dan Dubai.
Setelah “dimaafkan” pihak Kerajaan Thailand dan mendapat status bebas bersyarat pada 2023 lalu, kini ia dipercaya untuk jadi Dewan Penasihat Danantara, badan yang ditugasi untuk mengelola investasi dana pemerintah.
Daftar kontroversi Thaksin
Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra dikenal sebagai politisi yang lekat dengan kontroversi.
Kontroversi demi kontroversi Thaksin ketika menjabat PM Thailand tersebut terungkap pasca ia dikudeta.
Berikut sejumlah catatan merah Thaksin sebagai politisi Thailand:
1. Kebijakan perangi narkoba yang gagal
Pada 2003, Thaksin mendapat kritik tajam berkat kebijakannya untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di Thailand.
Kebijakan itu dilakukan dengan mengerahkan kekuatan militer Thailand.
Dengan tujuan untuk memerangi jual-beli narkoba dan mencegah penggunaannya, kebijakan ini justru jadi kebijakan penuh darah dengan penggunaan kekuatan militer secara eksesif kepada masyarakat Thailand sendiri.
Menukil Human Rights Watch, pada tiga bulan pasca dijalankannya kebijakan ini, sekiranya 2.800 kasus pembunuhan oleh aparat tanpa proses pengadilan terjadi.
Ironisnya, dalam investigasi resmi yang dilakukan pada 2007, lebih dari setengah jumlah korban meninggal akibat kebijakan memerangi narkoba tersebut tidak berkaitan dengan narkotika sama sekali.
2. Kasus saham Shin Corp
Awal mula keterpurukan karier politik Thaksin bermula dugaan penghindaran pajak ketika ia menjual perusahaan telekomunikasi keluarganya, Shin Corp, kepada investor Singapura.
Tuduhan insider trading muncul ketika Thaksin menjual perusahaan tersebut dengan nilai hampir $2 miliar tanpa membayar pajak.
Kasus ini memicu protes besar-besaran dan kritik tajam dari berbagai kalangan.
Thaksin kemudian gagal meredam kekacauan politik akibat penjualan saham tersebut dan pada akhirnya dikudeta militer.
3. Korupsi pembelian real estate untuk istrinya
Setelah dikudeta militer dan hidup dalam pengasingan, borok Thaksin selama menjabat sebagai perdana menteri mulai dikuliti pihak oposisi.
Nama Thaksin kemudian terseret dalam berbagai kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Salah satu kasus dengan catatan paling merah bagi Thaksin adalah ketika ia menerima vonis dua tahun penjara akibat penyalahgunaan kekuasaan dalam jual beli tanah untuk keperluan pribadi.
Vonis tersebut dijatuhkan Mahkamah Agung Thailand pada 2008 lantaran Thaksin didakwa telah memfasilitasi istrinya, Potjaman, untuk membeli unit real estate dari sebuah badan negara pada 2003.
Namun, hukuman tersebut tak pernah dijalani Thaksin lantaran ia melarikan diri ke pengasingan dan pada akhirnya mendapat grasi dari Kerajaan Thailand.
4. Korupsi pinjaman Exim Bank
Selain penyalahgunaan kekuasaan dalam pembelian unit real estate, pengadilan Thailand pasca lengsernya Thaksin juga mendakwa mantan PM tersebut atas korupsi pinjaman Exim Bank.
Dalam kasus tersebut, Exim Bank diketahui memberikan pinjaman ke Pemerintah Myanmar dengan uang senilai 4 miliar baht pada 2004. Ternyata ada akal-akalan Thaksin dalam pinjaman ini.
Melansir Bangkok Post, Thaksin diputus bersalah oleh pengadilan setelah bukti menunjukkan adanya kongkalikong Thaksin dengan Pemerintah Myanmar dalam pinjaman tersebut.
Alat bukti yang muncul di pengadilan menunjukkan bahwa Thaksin selaku PM Thailand memerintahkan Exim Bank untuk mempermudah proses pinjaman.
Sebagai ganti atas "bantuan" Thaksin, Pemerintah Myanmar membalasnya dengan membeli produk Shin Satellite Plc, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Thaksin.
Berdasarkan klaim Komite Keamanan Aset (ASC) Thailand, pembelian produk dari Shin Satellite tersebut melibatkan uang senilai 400 juta baht.
Pengadilan kemudian menjatuhkan vonis 3 tahun penjara atas perbuatan Thaksin tersebut.
5. Skandal lotre
Sebagaimana diberitakan Bangkok Post, Mahkamah Agung Thailand kembali memvonis Thaksin Shinawatra dengan hukuman penjara pada 2019.
Kali ini, mantan Perdana Menteri Thailand tersebut terlibat kasus skema lotere dalam kurun 2003 dan 2006.
Di Thailand, pemerintah melegalkan lotre untuk menambah pendapatan negara.
Namun, ketika Thaksin menjabat, dirinya terbukti mempercepat peluncuran lotere dan gagal menyiapkan langkah mitigasi.
Akibatnya, dalam periode 2003 hingga 2006, pengadilan Thailand menyatakan bahwa negara mengalami kerugian mencapai 1,6 miliar baht akibat mismanajemen tersebut.
Tak pernah mendekam di jeruji besi
Kendati mendapatkan vonis penjara dari pengadilan, sang milyader Thailand ini tak pernah mendekam di jeruji besi.
Setelah mendapat pemotongan masa hukuman dari 8 tahun menjadi 1 tahun pada 2023, Thaksin mengajukan keringanan untuk menjalani pengobatan di Police General Hospital Bangkok.
Di rumah sakit milik kepolisian Thailand tersebut, Thaksin mendapat perawatan hingga 6 bulan lamanya, sehingga masa tahanannya menyisakan 6 bulan.
Namun, alih-alih mendekam di penjara, Thaksin mendapat “pengampunan” dari Kerajaan Thailand dan mendapat status bebas bersyarat.
Baca Juga:Resmi Diumumkan, Ini Struktur Kepengurusan BPI Danantara: Ada Nama Jokowi Sampai Thaksin Shinawatran