Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku per 1 Januari 2025 diperkirakan memiliki dampak yang minimal terhadap inflasi di Indonesia. Bank Indonesia (BI) mengindikasikan bahwa dampak kenaikan PPN ini diproyeksikan hanya akan menambah inflasi sekitar 0,2 persen.
Menurut Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, angka tersebut dianggap tidak signifikan mengingat proyeksi inflasi untuk tahun 2025 adalah sedikit di atas 2,5 persen dengan variasi plus minus 1 persen.
Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan PPN terhadap inflasi harus dilihat dari perspektif bobot komoditas dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK).
Dengan menggunakan data survei biaya hidup tahun 2022, ditemukan bahwa sekitar 52,7 persen komoditas dalam keranjang IHK akan terpengaruh. Aida menjelaskan bahwa meskipun pajak naik, pengusaha mungkin tidak sepenuhnya meneruskan kenaikan tersebut kepada konsumen, mengingat ada porsi yang bisa diserap oleh mereka berkat margin keuntungan yang dimiliki.
Selain itu, faktor-faktor lain seperti perubahan harga komoditas global dan kebijakan moneter yang konsisten dari BI juga berperan dalam dinamika inflasi. Penurunan harga komoditas global dapat mengimbangi dampak kenaikan PPN, sehingga pemain di sektor ekonomi harus mempertimbangkan semua indikator tersebut saat menganalisis inflasi ke depan.
Respons Pengusaha Terhadap Kenaikan PPN
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi), Adhi S. Lukman, mencemaskan bahwa penjualan di sektor pangan yang bukan kebutuhan pokok akan berisiko turun karena konsumen bisa saja mengurangi pengeluaran mereka untuk barang-barang tersebut.
Kenaikan PPN pasti akan berdampak pada harga jual barang, khususnya untuk produk makanan dan minuman kemasan. Adhi memproyeksikan harga produk tersebut dapat meningkat sekitar 2-3 persen akibat dampak kenaikan PPN, yang berpotensi menekan margin keuntungan para pengusaha.
Ini menunjukkan adanya risiko kombinasional yang dihadapi sektor industri, di mana mereka harus beradaptasi dengan beban pajak tanpa mengorbankan daya saing.
Masalah daya beli masyarakat, terutama untuk yang berpenghasilan rendah dan menengah, menjadi perhatian utama. Kenaikan PPN berpotensi memperburuk keadaan daya beli yang masih tertekan pasca-pandemi.
Pengusaha mengingatkan perlunya perhatian pemerintah dalam menangani dampak ini, dengan beberapa pihak meminta agar kenaikan PPN untuk produk pangan yang esensial bisa ditinjau ulang demi memfasilitasi kebutuhan masyarakat.
Tanggapan dan Kekhawatiran Ekonom Atas Kenaikan PPN
Para ekonom bersuara terkait proyeksi dampak inflasi akibat kenaikan PPN. Meskipun BI memperkirakan dampak inflasi minimal, lembaga riset lainnya seperti Center of Economics and Law Studies (Celios) memiliki pandangan yang berbeda. Celios memprediksi inflasi bisa mencapai 4,11 persen, jauh di atas proyeksi BI, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait dampak kebijakan ini terhadap perekonomian.
Sejarah kenaikan PPN sebelumnya menunjukkan bahwa setiap kali tarif pajak meningkat, selalu ada lonjakan dalam inflasi dan dampak negatif pada konsumsi masyarakat.
Hal ini menjadi bahan diskusi dalam masyarakat dan kalangan ekonom, yang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan dengan cermat segala kebijakan yang akan diambil.
Saran untuk menunda pemberlakuan kenaikan PPN muncul dari beberapa analis ekonomi. Mereka menyarankan bahwa dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan ini bisa merugikan pemulihan ekonomi yang diharapkan.
Dengan dampak yang diproyeksikan muncul dari kenaikan PPN, ada pendapat bahwa pemerintah seharusnya mengeksplorasi opsi lain untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa merugikan masyarakat luas.