Server meterai elektronik (e-materai) milik BUMN Perum Peruri sempat mengalami gangguan sehingga tidak bisa diakses. Peruri berdalih bahwa hal ini terjadi karena tingginya lonjakan permintaan di website layanan e-materai menjelang penutupan pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.
“Melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi dalam beberapa hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran CASN, website layanan e-Meterai mengalami lonjakan penggunaan yang mengakibatkan adanya antrean yang cukup panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-Meterai,” tulis Peruri dalam pernyataan resmi pada 4 September 2024.
Alasan ini terasa janggal mengingat nilai proyek pengadaan meterai elektronik yang didapat Peruri sangat fantastis, yaitu Rp 105,2 miliar. Meskipun Peruri kini telah mengumumkan bahwa layanan e-Meterai sudah dapat diakses kembali, hal ini tidak menutup ruang pertanyaan soal efektivitas penggunaan anggaran besar yang diambil dari APBN 2024.
Detail Pengadaan: Tanpa Lelang Umum
Pengadaan ini tercatat dengan Kode Paket 9136011 dan dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan sumber dana APBN. Total realisasi anggaran mencapai Rp 105.208.276.167,00, yang juga mencakup sektor Usaha Mikro, Kecil (UMK), dan berbasis Produk Dalam Negeri (PDN). Kontrak ini dijadwalkan selesai pada 31 Desember 2024.
Menurut informasi dari situs LPSE Kemenkeu, pengadaan dilakukan dengan metode pengecualian, tanpa lelang umum. Meskipun metode ini legal dan mungkin diperlukan dalam situasi tertentu, publik berhak mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan dana sebesar itu. Proses pengadaan tanpa lelang sering kali memunculkan kekhawatiran akan kurangnya kompetisi dan potensi inefisiensi.
Publik berharap, dengan nilai kontrak sebesar Rp 105,2 miliar, infrastruktur digital dan layanan yang disediakan harus bisa berjalan dengan lancar dan mumpuni. Dengan anggaran yang sangat besar, Peruri seharusnya mampu mempersiapkan infrastruktur yang lebih kuat, termasuk investasi pada server yang dapat menahan lonjakan akses pengguna seperti yang terjadi selama periode pendaftaran CASN. Hal ini mengingat pendaftaran CASN bukan agenda tiba-tiba dan selalu menarik banyak peserta setiap tahunnya, sehingga situasi ini semestinya sudah diantisipasi dengan baik.
Negara Bisnis e-Materai ke Pelamar CASN
Kritik juga muncul terkait syarat pembelian minimal dua e-Materai oleh setiap pelamar CASN, dengan harga Rp 10.000 per meterai. Dengan syarat ini, setiap pelamar CASN diharuskan membayar Rp 20.000 untuk dua meterai, yang menjadi beban tambahan di tengah proses pendaftaran.
Berdasarkan data terbaru BKN.go.id per 5 September 2024 pukul 08.00 WIB, jumlah pendaftar CPNS telah mencapai 2.922.336, di mana 1.011.148 pendaftar telah menyelesaikan proses submit/resume pendaftaran. Jika setiap pendaftar yang submit diharuskan membeli dua e-Materai seharga Rp 20.000, maka total pengeluaran kolektif dari pendaftar CPNS yang sudah submit mencapai:
1.011.148×Rp20.000=Rp20.222.960.000
Dengan demikian, hampir Rp 20,23 miliar telah dibebankan kepada pendaftar hanya untuk membeli meterai elektronik. Ini merupakan angka yang sangat signifikan, apalagi ketika layanan e-Materai sempat terganggu dan menambah ketidaknyamanan bagi para pelamar. Di sisi lain hal ini juga Ini menimbulkan kesan bahwa negara tidak hanya berperan sebagai penyelenggara seleksi, tetapi juga "berbisnis" dengan warganya yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.
Kritik Pengadaan Tanpa Lelang dan Pentingnya Audit Hukum
Selain masalah infrastruktur, kritik juga diarahkan pada model pengadaan tanpa lelang yang digunakan. Meskipun metode pengecualian diperbolehkan dalam kondisi tertentu, publik tetap berharap bahwa proses pengadaan dengan nilai sebesar ini dilakukan secara transparan dan kompetitif. Dengan demikian, kualitas layanan yang diberikan bisa lebih optimal, menghindari risiko masalah teknis dan gangguan yang tidak semestinya terjadi.
Dalam konteks ini, sangat penting bagi aparat hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan dan pemanfaatan proyek meterai elektronik ini. Mengingat nilai kontrak yang besar, audit ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Audit oleh aparat hukum dapat mengidentifikasi potensi ketidakefisienan, penyimpangan, atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, serta menjamin bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, audit juga penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ketika proyek bernilai besar seperti ini mengalami masalah teknis yang bisa dihindari, kecurigaan terhadap pengelolaan dana publik yang tidak efisien bisa muncul. Proses audit oleh aparat hukum akan memberikan kepastian bahwa dana sebesar itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan publik, tanpa ada penyalahgunaan atau ketidakwajaran dalam alokasi dan realisasinya. Langkah ini juga menjadi upaya preventif untuk memastikan bahwa masalah serupa tidak terulang di masa mendatang.