"Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat 'Lapor Gub' sebagai satu ruang komplain publik, yang pemerintah gak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps."
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat perdana Pemilihan Presiden 2024 di kantor mereka Jalan Imam Bonjol nomor 29, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
Debat dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga ini diikuti oleh tiga calon presiden yakni nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Salah dua tema yang diterima Ganjar dari panelis berdasarkan pengundian adalah pemerintahan dan pelayanan publik. Panelis mengajukan pertanyaan soal pelayanan publik di Indonesia stagnan.
Sementara undang-undang pelayanan publik menghendaki persamaan pelakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.
"Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang," kata moderator saat membacakan pertanyaan ke Ganjar.
Merespons pertanyaan tersebut Ganjar memulai dengan menyoroti pengalamannya selama 10 tahun menangani isu pelayanan publik. Mantan gubernur Jawa Tengah ini menggarisbawahi pentingnya melibatkan kelompok rentan dalam setiap musyawarah pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka diakomodasi.
"Satu, menghadirkan dalam setiap musrembang kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anakannya, kelompok rentan yang lain termasuk orang tua. Kenapa? Agar pengambil keputusan mereka aware, mereka peduli apa yang mereka rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan," jelas Ganjar Pranowo.
Selanjutnya, kader PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya kontrol publik dalam pelayanan publik. Ganjar Pranowo merinci rencananya untuk membuat laporan keluhan publik sebagai ruang komplain yang terbuka untuk umum.
"Maka kalau saya membuat pengalaman kami membuat 'Lapor Gub' sebagai satu ruang komplain publik, yang pemerintah gak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan, inilah yang akan kita angkat menjadi government super apps," tambahnya.
Dengan penerapan program ini, Ganjar Pranowo optimistis pelayanan publik dapat lebih baik dan merata, memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat.
Ia menyakinkan bahwa partisipasi aktif dan kontrol publik akan menjadi kunci utama untuk mencapai pelayanan publik yang lebih adil dan berkualitas di Indonesia.