Puluhan dosen dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi di depan rektorat pada Senin, 3 Februari 2025. Mereka menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin) yang hingga saat ini belum dicairkan sejak 2020. Dalam pernyataan resmi, Koordinator Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek wilayah Yogyakarta, Titis Setyono Adi Nugroho, menekankan pentingnya pencairan tukin untuk mendukung penelitian dan kegiatan akademis dosen yang selama ini dibiayai dari dana pribadi.
Dosen-dosen ini menyampaikan tujuh poin tuntutan, di antaranya menegaskan bahwa tukin bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN di lingkungan kampus, serta mendesak pencairan tukin 2025 segera dilakukan.
Tuntutan mogok mengajar nasional
Dalam konteks tekanan untuk memenuhi tuntutan ini, anggota Aliansi Dosen ASN di seluruh Indonesia memperingatkan akan melakukan aksi mogok mengajar secara nasional jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka. Ketua Aliansi, Anggun Gunawan, menyatakan bahwa jika dalam dua bulan mendatang tuntutan ini tidak direspon, mereka akan mengambil langkah lebih lanjut.
Aksi yang berlangsung di Jakarta juga melibatkan ratusan dosen dari berbagai provinsi, menunjukkan solidaritas nasional terhadap isu ini. Fokus tuntutan mereka langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, menuntut perhatian khusus terkait hak-hak dosen ASN yang belum terpenuhi.
Respons Kemendikti-Saintek terhadap tuntutan
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Togar M. Simatupang, memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang disampaikan. Ia menjelaskan bahwa pembayaran tukin tidak dapat dilakukan untuk periode 2020-2024 karena tidak mengikuti proses birokrasi yang diperlukan dan tidak teranggarkan. Mengenai keinginan untuk memastikan anggaran tukin untuk tahun 2025, Togar mengonfirmasi bahwa saat ini telah ada prioritas untuk ASN di PTN yang belum menerima remunerasi. Ia menambahkan bahwa pencairan tidak dapat diberikan secara langsung dan memerlukan ketentuan anggaran yang jelas.
Pencairan tunjangan kinerja dinilai sangat penting bagi para dosen dalam meningkatkan kinerja akademis dan penelitian mereka. Mismanagement dalam distribusi anggaran dapat berdampak langsung pada potensi akademis dan profesional di lingkungan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, keadilan dalam pencairan dan distribusi anggaran menjadi sorotan dari pihak dosen. Disarankan bahwa dialog berkelanjutan antara dosen, pemerintah, dan pihak terkait lainnya perlu dilakukan untuk mencapai solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak.