14 Oktober 2022 17:10 WIB
Penulis: Ani Mardatila
Editor: Frendy
Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) dan para pejabat utama polri, kepala kepolisian daerah, serta kepala kepolisian resor mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022) siang.
Sebelumnya, pengumuman adanya agenda ini tercatat dalam Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dengan nomor: STR/764/X/HUM.1./2022 tertanggal Rabu 12 Oktober 2022.
Presiden Jokowi pun sudah mengungkapkan soal acara ini kepada para wartawan, di sela kunjungan kerjanya ke Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).
“Pengarahan ini diikuti 559 personel Polri, 24 pejabat utama Mabes Polri, 3 orang diwakili, 33 orang kapolda, 1 orang mewakili, karena ada kegiatan, dan 400 kapolres,” kata Listyo di depan Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam acara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD serta jajaran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Seperti termuat di telegram Kapolri, ada beberapa protokol yang harus dijalankan para perwira Polri ini saat datang ke Istana Negara.
Mereka datang dengan pakaian dinas lapangan (PDL) tanpa tutup kepala atau topi dan tongkat komando, serta dilarang membawa ajudan. Telepon seluler (ponsel) juga tak diperkenankan dibawa.
Mereka hanya diperintahkan membawa buku catatan dan pena.
Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono memberi alasan soal ini.
“Untuk bisa masuk istana dengan cepat karena jumlahnya (hampir) 600 orang, jadi cukup banyak, jadi tidak perlu membawa [...] tiga benda itu (tongkat, topi dan ponsel) disimpan di kursi bus masing-masing,” ujarnya di kantor presiden Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Perlu diketahui, para perwira tinggi Polri bintang dua ke bawah atau setingkat Irjen ke bawah memang diperintahkan untuk bersama-sama naik bus ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hanya, para perwira tinggi bintang tiga atau Komisaris Jenderal yang diperbolehkan menggunakan kendaraan sendiri.
Arahan Presiden Jokowi ini bersifat tertutup. Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo menyebutkan beberapa poin arahan Presiden Jokowi.
1.Apresiasi Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19 dan kebijakan pemerintah
“Yang pertama tentunya kami seluruh jajaran institusi Polri mengucapkan terima kasih atas apresiasi [Presiden] yang diberikan kepada kami, terkait dengan beberapa upaya dalam mengawal kebijakan pemerintah, seperti penanganan COVID, kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam mengawal bantuan sosial [...]” ujar Listyo.
2.Soal Kasus yang Menimbulkan Persepsi Negatif Institusi Polri
“Karena ada peristiwa FS [Ferdy Sambo] dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif maka saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri menjadi rendah”
“Arahan dari beliau [Presiden] jelas dan tegas, bahwa kami semua harus untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami pelindung pengayom pelayan masyarakat [...], lanjut Listyo.
3.Soal Gaya Hidup Mewah, Judi Online dan Narkoba
“ [...] hal-hal yang sifatnya bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terkait dengan gaya hidup [mewah] […] arahan dari bapak Presiden, kami akan tindak lanjuti untuk melakukan [...] tindakan tegas” ungkap Kapolri.
Selain itu, disorot juga oleh Presiden Jokowi soal “[...] termasuk juga pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, [...] hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat”, lanjutnya.
4.Mengawal Pemerintah di Tengah Ancaman Krisis
Terakhir, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, menyebut bahwa Presiden Jokowi meminta institusi Polri mengawal pemerintah, secara khusus dalam hadapi ancaman situasi krisis ekonomi.
“[...] Arahan dan perintah beliau [Presiden] untuk mengawal pemerintah daerah, baik dari tingkat kabupaten, kota, provinsi dalam situasi global yang saat ini sangat sulit. Bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali tingkat inflasi, bisa kita kawal [...].”
5.Solid di Tahun Politik
Presiden Jokowi berpesan kepada Polri agar solid di tahun politik.
“ [..] harus terus-menerus kita [Polri] laksanakan penguatan terkait dengan soliditas, untuk mengawal dan melakukan langkah-langkah terkait dengan tugas pokok fungsi kami, dan juga mengawal kebijakan pemerintah, solidaritas dengan TNI untuk menjaga stabilitas keamanan, apalagi kita menghadapi situasi tahun politik [...] ungkap Listyo.
Meneruskan arahan Presiden Jokowi, Kapolri juga tegaskan bahwa institusinya harus menjalankan program transformasi Polri demi perbaikan citra dan kepercayaan publik.
“[Agar] seluruh anggota [Polri] soliditas, saling mengingatkan antar anggota, menjadi contoh [yang] memiliki sense of crisis [...] Selain itu, “[...] betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita, menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat.” tutupnya.
KOMENTAR
Latest Comment