Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Anggota Komisi X Bonnie Triyana mendesak Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah jika berpotensi bersifat selektif. Kegiatan ini dianggap berisiko tinggi bila dilakukan dengan pertimbangan politis yang sempit, yang dapat menghapus atau mengubah fakta-fakta historis penting, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia.
"Jangan lakukan penulisan sejarah melalui pendekatan kekuasaan yang bersifat selektif dan parsial atas pertimbangan-pertimbangan politis. Apabila ini terjadi, lebih baik hentikan saja proyek penulisan sejarah ini,” ungkap Bonnie kepada media pada Rabu (18/6/2026).
Bonnie menegaskan bahwa penulisan sejarah yang tidak menyeluruh dan parsial hanya akan merugikan keadilan bagi para korban, khususnya yang merupakan penyintas kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998. Menurutnya, mengabaikan fakta-fakta yang ada akan memperburuk trauma bagi mereka yang pernah mengalami kekerasan, serta merugikan proses rekonsiliasi nasional.
Penyangkalan Fadli Zon akan pemerkosaan massal 1998
Fadli Zon sebelumnya menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998. Pada saat wawancara dengan media, Fadli menyebutkan bahwa laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak memberikan data padahal TGPF telah menemukan banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya saat kerusuhan 1998 terjadi.
"Apa yang menurut Menteri Kebudayaan tidak ada, bukan berarti tak terjadi," tutur Bonie
Namun, fakta yang diungkap oleh laporan TGPF menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50 laporan tentang pemerkosaan dan kekerasan seksual yang hasilnya dibagi dalam empat kategori, yakini pemerkosaan dengan jumlah 52 orang, pemerkosaan disertai penganiayaan sebanyak 14 orang, penganiayaan dan penyerangan seksual sebanyak 10 orang, dan pelecehan seksual sebanyak 9 orang.
Baca Juga:Kejagung Sita Rp11,8 Triliun dalam Kasus Ekspor CPO, Wilmar Group Akui Tak Ada Niat Untuk Korupsi
Dengan tidak mengakui adanya kekerasan seksual pada 1998 maka Fadli Zon dianggap sedang penyangkalan sehingga proses penulisan ulang sejarah sebaiknya tidak diteruskan.
"Kalau semangat menulis sejarah untuk mempersatukan, mengapa cara berpikirnya parsial dengan mempersoalkan istilah massal atau tidak dalam kekerasan seksual tersebut, padahal laporan TGPF jelas menyebutkan ada lebih dari 50 korban perkosaan," ujar politikus PDI-P itu.
Dalih menulis ulang sejarah untuk mempersatukan bangsa, banyak tragedi-tragedi dalam sejarah tidak diangkat. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang tidak dituliskan hanya karena dikategorikan tragedi dan bahkan ada juga yang disangkal kebenarannya.
"Penyangkalan atas peristiwa pemerkosaan massal terhadap kaum perempuan Tionghoa dalam kerusuhan rasial 1998 hanya akan menambah beban traumatik pada penyintas dan keluarganya, bahkan kepada masyarakat yang mengalami peristiwa itu,” sambung Bonnie.
Bonnie berpendapat bahwa pengalaman kolektif meski dinilai kelam tetapi karena menggambarkan apa yang benar-benar terjadi di masa lalu tetap harus dirumuskan dalam penulisan ulang secarah. Karya sejarah harus dituliskan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya kisah-kisah kepahlawanan yang inspiratif. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai perjalanan bangsa.
Komisi X DPR berencana memanggil Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap meragukan sejarah tersebut. Bonnie menilai, pandangan yang disampaikan oleh Fadli Zon sangat subyektif dan tidak dapat menafikan bahwa tragedi tersebut memang terjadi. Ini sangat penting agar kebijakan penulisan sejarah ke depan tidak terpengaruh oleh pandangan sepihak dan tetap berorientasi pada fakta yang ada.