Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Mahfud MD soal tidak adanya investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia juga meminta agar Mahfud browsing di internet soal kabar tersebut usai Debat Cawapres Perdana.
“Sudah banyak yang masuk (investor di IKN), Mayapada, Agung Sedayu, dan mungkin nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres karena mereka pasti akan wait and see (menunggu dan melihat) stabilitas politik di Indonesia,”ujar Gibran pada Jumat (23/12/2023).
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyebut sudah ada investor swasta yang berinvestasi di IKN mencapai Rp45 triliun hingga akhir 2023. Sebesar Rp23 triliun sudah digunakan untuk pembangunan fisik awal atau groundbreaking pada September 2023.
Selanjutnya, Rp12 triliun dikucurkan untuk groundbreaking November 2023. Lalu Rp10 triliun akan masuk pada groundbreaking hingga akhir Desember 2023. Bambang juga mengklaim ada 15 investor yang antre untuk groundbreaking di IKN hingga akhir tahun 2023.
Jika diakumulasikan sejak periode 2022-2024, pemerintah menetapkan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp75,5 triliun. Rinciannya yaitu Rp5,5 triliun pada 2022, RP29,4 triliun pada 2023, dan Rp40,6 triliun pada 2024.
Sejauh ini, Presiden Joko Widodo memang tidak merinci detail investor asing yang masuk ke IKN. Jika melihat kembali pada November 2023, Jokowi sempat menyebut belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Ia meyakini bahwa mereka akan segera masuk setelah investor lokal bergerak.
“Investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partner-an sama yang asing. Satu dua saya tahu sudah partner-an dengan asing,” ujar Presiden Jokowi di IKN pada Rabu (20/12/2023), dikutip dari CNNIndonesia.
Benarkah hanya gunakan 20% APBN?
Sebelumnya, Gibran Rakabuming sempat menyebut bahwa pembangunan IKN hanya menggunakan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selama ini, orang-orang salah jika berasumsi bahwa pembangunan IKN menghabiskan 100% APBN.
“Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%, sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini banyak yang gagal paham,” ujar Gibran dalam salah satu sesi Debat Cawapres 2024.
Dalam situs resmi IKN tertulis anggaran ditopang oleh APBN sebesar 53,5% pada Januari 2022. Sisanya menggunakan dana dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, dan swasta.
Kemudian pada Mei 2023, persentase APBN berubah menjadi 30%. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andry Satrio Nugroho menyebut jika investasi asing terhadap pembangunan IKN kurang, maka dapat berdampak pada pembengkakan dana APBN.
Pemerintah juga perlu bekerja keras meyakinkan masyarakat berpindah ke IKN. Sebab, investor asing masih belum yakin dengan ketidakpastian yang ada dalam IKN. Terlebih keuntungan bisnis IKN baru akan terlihat setelah jalan 20-30 tahun ke depan.
“Kalau kita lihat untuk saat ini SDM-nya masih belum ada di sana, ini menurut saya juga membuat investor ragu untuk masuk,”pungkas Andry, dikutip dari BBC Indonesia.