"Jangan karena alasan itu (hutang) mereka minta penambahan dana, enak banget. Ngapain digaji jadi direksi, kalau nggak bisa." (Gubernur NTB Zulkieflimansyah)
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp1,19 triliun dalam rangka pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Sanur.
"Hari ini teman-teman ingin menyampaikan langsung pandangan dan catatannya masing-masing terhadap keputusan, yang pada intinya dapat menyetujui PMN untuk keseluruhan empat BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal saat rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (15/6/2023).
Hekal kemudian mengetuk palu tanda persetujuan.
"Secara formal, kami sampaikan lagi persetujuannya di depan Menteri BUMN."
"Secara formal, kami sampaikan lagi persetujuannya di depan Menteri BUMN."
Sehari sebelum persetujuan diberikan, Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengeluh perihal kerugian besar Sirkuit Mandalika lantaran menurutnya penyelenggaraan World Superbike (WSBK) tidak menarik minat investor menjadi sponsor.
Ia mengatakan InJourney berencana menghapus penyelenggaraan WSBK dari Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar.
"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Oskaria dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6/2023).
Menurut Oskaria penghapusan WSBK bisa membantu menurunkan beban perusahaan sehingga kerugian yang ditimbulkan tidak makin besar tiap tahunnya dibandingkan bila event tersebut dipertahankan.
"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsor," katanya.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI DPR mengungkapkan usulan PMN untuk InJourney lantaran cash flow atau arus kas perusahaan negatif pada saat pandemi COVID-19.
"Lalu InJourney sendiri kalau kita lihat penjelasannya waktu itu bahwa memang cash flow daripada InJourney sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif pada saat COVID-19, di mana di situ kita bisa lihat pendapatan dari airport-airport kita tentu dalam posisi negatif tetapi tentu sebagai pelayanan masyarakat tidak mungkin airport distop pada saat COVID-19 sehingga tetap kami jalankan," tutur pada Kamis (15/6/2023).
Selain itu, kata Erick, InJourney juga ditugaskan untuk mengembangkan KEK Mandalika.
"Tetapi juga ada konteks yang lain pada saat itu tentu dengan cash flow yang kami harapkan pengembangan daripada wilayah Mandalika," ujarnya.
Ngapain Direksi Digaji
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengkritik permintaan modal InJourney karena hutang anak perusahaan mereka PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation/ITDC) tercatat mencapai Rp4,6 triliun.
Zulkieflimansyah menyatakan penambahan modal yang dicomot dari APBN menunjukan ketidakbecusan ITDC bekerja.
"Jangan karena alasan itu (hutang) mereka minta penambahan dana, enak banget. Ngapain digaji jadi direksi, kalau nggak bisa. Kan begitu," kata Zulkieflimansyah dikutip Antara di Mataram, Kamis.
Zulkieflimansyah juga menentang rencana InJourney menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar.
Orang nomor satu di NTB itu meminta PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk tidak melihat soal untung dan rugi dari penyelenggaraan sebuah event.
"Mestinya ya dari awal teman-teman ITDC dan MGPA ini sadar. Kalau dilihat event penyelenggaraannya pasti rugi. Tapi keseluruhan dampaknya mesti juga dihitung," kata Zulkieflimansyah
Ia mengaku tidak sependapat WSBK dihapus karena menurutnya keberadaan event baik WSBK maupun MotoGP di Mandalika sangat dirasakan dampaknya bagi daerah dan masyarakat.
"Kalau penyelenggaraan event awal-awal pasti rugi, enggak ada event di awal-awal pasti untung. Makanya kalau bisa duduk kembali dibahas dan jangan jadikan ini sebagai beban," ujarnya.
"Kan kesannya ITDC dan MGPA tidak hanya WSBK tapi MotoGP juga nggak usah supaya mereka konsentrasi di Bali saja karena uang-nya banyak," sambung Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan tidak ingin perhelatan WSBK dan MotoGP dilihat dari sisi bisnis pemerintah. Tetapi harus juga dilihat dari dampaknya secara luas dari kegiatan tersebut.
"Kan kesannya ITDC dan MGPA tidak hanya WSBK tapi MotoGP juga nggak usah supaya mereka konsentrasi di Bali saja karena uang-nya banyak," sambung Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.
Mantan anggota DPR RI ini mengatakan tidak ingin perhelatan WSBK dan MotoGP dilihat dari sisi bisnis pemerintah. Tetapi harus juga dilihat dari dampaknya secara luas dari kegiatan tersebut.
"Kalau hanya lihat semata event-nya saja, nggak akan untung. Masa setiap kegiatan yang enggak untung kita langsung hentikan. Tapi coba lihat di sisi lain hotel untung, UKM dan UMKM tumbuh dan hidup, pengusaha untung. Kita orang daerah ini melihat opportunity buat kita," katanya.
Zulkieflimansyah juga mengkritik kinerja ITDC maupun MGPA yang menurutnya setengah hati melaksanakan kegiatan semacam WSBK dan MotoGP di Sirkuit Mandalika.
"Di awal coba lihat, kalau bukan tanggung jawab kita di Pemda kita yang sibuk. Kalau mereka ITDC dan MGPA itu sebelum H-1 tidak ada kelihatan gairah-nya. Coba itu diserahkan kepada Pemda saya yakin itu kita bisa, makanya kita ingin menyelenggarakan MXGP ini untuk membuktikan kita juga bisa," katanya.
Selain kepada InJourney, Komisi VI juga menyetujui pemberian PMN kepada tiga BUMN, yakni:
- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp3 triliun dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.
- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp1 triliun dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri.
- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp500 miliar dalam rangka investasi dan modal kerja.
Sehingga total PMN yang dicomot dari cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun Anggaran 2023 untuk empat BUMN tersebut senilai Rp5,7 triliun.
Sumber: Antara