Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Keputusan ini diungkapkan melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menyatakan bahwa Prabowo belum akan pindah ke IKN sebelum kawasan tersebut mampu menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik.
Hasan Nasbi menjelaskan bahwa kepindahan presiden ditunda hingga IKN dapat berfungsi dengan baik, khususnya dalam hal keberadaan kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prabowo menekankan pentingnya kesiapan tersebut agar pemerintahan dapat beroperasi secara efektif setelah pindah.
Subianto menginginkan agar IKN menjadi pusat kegiatan politik yang representatif bagi seluruh institusi negara. Dia mencatat bahwa kesiapan tersebut menjadi salah satu syarat penting agar semua lembaga berfungsi secara optimal di lokasi baru ini.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah untuk pindah ke IKN. Menurutnya, DPR siap mengikuti keputusan dan menyesuaikan diri dengan rencana pemerintah tersebut, menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung transisi ini.
Pembangunan ekosistem IKN
Pembangunan IKN membutuhkan dukungan finansial yang signifikan.
Untuk memenuhi target pembangunan, anggaran sebesar Rp48,8 triliun telah dialokasikan untuk tahap kedua pembangunan IKN. Anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung kantor legislatif dan yudikatif beserta hunian mereka.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa prioritas utama dalam tahap ini adalah penyelesaian gedung-gedung yang berfungsi sebagai tempat kerja bagi anggota DPR dan lembaga-lembaga yudikatif. Hal ini dirasa penting agar IKN segera berfungsi sebagai ibu kota politik.
Basuki juga menambahkan bahwa desain awal bangunan untuk lembaga yudikatif membutuhkan peninjauan kembali. Penyesuaian dilakukan agar bangunan tersebut memenuhi standar yang diharapkan oleh presiden.
Perkembangan infrastruktur IKN
Proyek infrastruktur di IKN mengalami berbagai kemajuan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur untuk kantor dan hunian bagi lembaga eksekutif, seperti kantor presiden, telah dimulai. Basuki mengonfirmasi bahwa konstruksi ini ditargetkan untuk selesai pada akhir tahun ini.
Pembangunan infrastruktur untuk lembaga legislatif dan yudikatif akan dimulai pada 2025 dan diperkirakan selesai pada 2027. Ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menyambut transisi ke IKN sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pembangunan ekosistem yang mencakup kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan diupayakan agar memenuhi kebutuhan operasional sebelum Prabowo pindah ke IKN.
Kementerian dan lembaga terkait menyampaikan kesiapannya untuk mendukung proyek IKN. Mereka memahami pentingnya kualitas infrastruktur untuk mendukung fungsi pemerintahan yang baru.
Investor juga menunjukkan minat besar terhadap IKN. Mereka mengharapkan agar saat IKN berfungsi penuh, peluang investasi akan meningkat seiring dengan pengembangan infrastruktur yang lebih baik.
Pindahnya ibu kota diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, distribusi penduduk, dan pemerataan pembangunan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat potensi ekonomi nasional serta membawa pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat.