Pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, dan Wakilnya, Dhony Rahajoe, telah diumumkan secara resmi.
Kabar ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, yang menyebutkan bahwa dalam surat pengunduran diri yang diajukan kepada Presiden Jokowi, Bambang dan Dhony tidak mencantumkan alasan spesifik terkait pengunduran diri mereka.
"Surat pengunduran diri mereka tidak mencantumkan alasan, jadi kami juga tidak tahu secara pasti," ujar Pratikno dilansir dari Sindo News, (4/6/2024).
Meskipun demikian, Pratikno menegaskan bahwa keputusan mundur Bambang dan Dhony tidak berkaitan dengan persiapan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus yang akan diselenggarakan di IKN Nusantara.
"Oh tidak, tidak. Persiapan 17 Agustus sudah direncanakan dengan baik. Kita akan melaksanakan acara di sana, sekaligus ada upacara di sini juga," tegas Pratikno.
Lebih lanjut, Pratikno menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk secara resmi memberhentikan Bambang dan Dhony dengan hormat dari jabatan mereka.
Sebagai langkah lanjutan, Presiden menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sementara Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, ditunjuk sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.
Dapat Perhatian Media Asing
Pengunduran diri ini menarik perhatian media internasional, termasuk dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Media Amerika Serikat, US News, menyoroti pernyataan Pratikno mengenai pengunduran diri kepala otorita IKN dan menyebut bahwa pengunduran ini terjadi di tengah persiapan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga:Tagar “All Eyes On Papua”: Dukungan untuk Masyarakat Adat yang Dirampas Hak dan Kehidupannya
Media Arab Saudi, Arab News, juga melaporkan hal serupa dan menyatakan bahwa pengunduran diri ini terjadi di saat pemerintah tengah mempersiapkan relokasi ribuan pegawai negeri sipil (PNS) pada bulan September.
Dalam laporan US News, disebutkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah minimnya pendanaan dari sektor swasta untuk proyek IKN. Hal ini mengakibatkan beban pembangunan infrastruktur yang lebih besar harus ditanggung oleh pemerintah.
Ibu Kota Nusantara, yang diklaim sebagai warisan besar Presiden Jokowi, memerlukan percepatan pembangunan untuk menyiapkan fasilitas bagi sekitar 12.000 PNS yang akan direlokasi.