Yulius Setiarto, anggota Komisi I DPR RI, mengungkapkan bahwa tujuan utama dari unggahannya di media sosial terkait dugaan keterlibatan Polri dalam Pilkada 2024 adalah untuk meminta klarifikasi dari pihak kepolisian.
Dalam sidang etik yang dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini, Yulius menjelaskan bahwa dirinya merasa perlu ada kejelasan mengenai informasi yang beredar di masyarakat mengenai campur tangan Polri dalam proses pilkada. Ia juga berharap klarifikasi tersebut dapat membantu meredakan polemik yang berkembang di kalangan publik menjelang Pilkada.
"Sebagaimana yang tadi sudah sampaikan, niat utama saya sebenarnya adalah meminta klarifikasi agar ada kejelasan tentang berita-berita ini benar atau tidak? Mengingat pilkada tinggal dua hari ketika saya membuat konten tersebut," ujar Yulius dalam sidang etik MKD DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024), dikutip dari Antaranews.
Ia menyatakan, dengan adanya klarifikasi dari Polri, isu-isu yang beredar dapat ditangani secara lebih baik. Ini dirasa penting mengingat konten unggahan tersebut diambil menjelang Pilkada, dan ada keinginan untuk menjaga marwah demokrasi serta menghormati posisi Polri. Seperti yang diketahui dalam videonya dia dengan tegas meminta klarifikasi dari pihak Polri terkait keterlibatan polisi dalam menggalang dukungan guna memenangkan calon tertentu dalam Pilkada Serentak 2024. Istilah partai cokelat atau "parcok" pun digunakan di sini.
"Harapan saya sebenarnya, kalau ada klarifikasi itu, perdebatan, isu mengenai polemik campur tangan Polri dalam Pilkada 2024 bisa lebih cooling down, bisa lebih ditenangkan karena ada klarifikasi," tambahnya.
Yulius juga menyebutkan pentingnya pandangan publik terhadap klarifikasi yang diminta karena jika tidak ada tanggapan dari Polri, informasi negatif tentang institusi tersebut bisa berkembang menjadi persepsi yang lebih buruk di masyarakat. Ia menekankan bahwa ketersediaan informasi yang akurat dan sangat krusial dalam konteks demokrasi.
Selama sidang etik, Yulius mendapat pertanyaan dari anggota MKD, Rano Alfath, yang meminta penjelasan mengenai niatnya mengunggah konten video tersebut. Yulius menegaskan aspirasinya dengan unggahan itu adalah untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai berita yang dinilai meragukan. Sebuah temuan jurnalisme investigasi dari media Tempo merupakan titik awal dari polemik ini. Dalam temuan tersebut disebutkan adanya keterlibatan Polri dalam pelaksana pesta demokrasi tahun ini.
"Bagi saya itu belum cukup karena apa yang diulas dalam Tempo Bocor Alus dan masuk dalam Tempo digital tanggal 10 dan Tempo cetak tanggal 11, itu ceritanya masih seperti itu. Ada data mengenai waktu, tempat, dan sebagainya yang sebenarnya itu bisa diklarifikasi," jelasnya.
Pernyataan Yulius dalam video mengenai keterlibatan Polri di Pilkada dalam menyoroti ldugaan intervensi pihak kepolisian dalam mendukung calon tertentu di Pilkada. Hal ini membuatnya merasa perlu untuk menyerukan adanya netralitas dari Polri. Penegasan dari Kapolri tentang netralitas tersebut dinilai Yulius sebagai belum cukup, berdasar pada temuan yang dipublikasikan oleh media.
Sidang etik MKD yang dihadiri oleh Yulius Setiarto serta dua anggota DPR lainnya, mereka adalah anggota Komisi X DPR RI Nuroji dan anggota Komisi V DPR RI Haryanto, bertujuan untuk membahas berbagai dugaan pelanggaran kode etik. Dalam sidang tersebut, Yulius menjelaskan bahwa unggahan video di akun Tiktok-nya berfungsi untuk meminta klarifikasi kepada Kapolri supaya situasi terkait Pilkada dapat lebih tenang.
"Ini sangat berbahaya bagi Polri, salah satu institusi yang kita cintai bersama," ujarnya.
Keterlibatan Polri yang tidak netral dalam pelaksanaan pemilu dianggap bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Yulius mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan publik, terutama dalam konteks pemilu, untuk memastikan bahwa hasil Pilkada dapat diterima secara luas oleh masyarakat.
"Apabila tidak ada klarifikasi maka berita tersebut akan dianggap publik sebagai kebenaran yang berakibat pada ketidakpercayaan publik atas hasil Pilkada 2024. Apabila ada klarifikasi saya berharap Pilkada 2024 dapat berjalan dengan tenang, damai dan hasil yang dipercaya oleh masyarakat," tambahnya.
Yulius juga menepis pernyataan terkait adanya indikasi tuduhan ke arah fitnah dalam videonya.
"Yang saya sampaikan adalah inti sari dari tayangan Bocor Alus Tempo 9 November 2024," ujar dia.