Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu, memberikan penjelasan terkait dugaan peran Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, dalam mendukung dana pelarian Harun Masiku. KPK saat ini sedang mendalami apakah Hasto berperan sebagai penyandang dana yang memungkinkan Harun untuk bersembunyi dari kejaran hukum selama bertahun-tahun. Penyelidikan tersebut sangat penting untuk memahami dinamika di balik pelarian Harun yang kini telah berlangsung selama lima tahun.
"Terkait tadi ada pertanyaan mengenai HM, apakah saudara HK ini penyandang dana atau membiayai? Itu juga yang sebetulnya sedang kami dalami," kata Asep saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Dukungan dana seringkali menjadi salah satu faktor utama dalam proses pelarian seseorang dari hukum. Dalam kasus Harun, para penyidik KPK berkeyakinan bahwa ada pihak tertentu yang membantu membiayai kehidupan sehari-harinya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelarian yang berlangsung bukan sekadar pelarian fisik, melainkan juga membutuhkan dukungan logistik yang memadai. Hasil penyelidikan saat ini juga menemukan bahwa kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam mendanai pelarian tersebut masih terus diburu oleh KPK.
"Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain, karena dia ketahuan sama khalayak. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang menanggung, itu yang sedang kami dalami," ujarnya.
Mekanisme Pelarian Harun Masiku
Lama waktu pelarian Harun Masiku menunjukkan betapa sulitnya kondisi yang harus dihadapi oleh seorang buronan. Selama lima tahun, Harun harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian dan ancaman penangkapan kapan saja. Selama periode ini, kebutuhan finansial untuk bertahan hidup menjadi tantangan yang signifikan, karena orang yang melarikan diri tidak dapat beraktivitas secara normal dan harus bersembunyi dari masyarakat.
Bukti-bukti yang menunjukkan penghindaran penangkapan oleh Harun menjadi fokus KPK dalam penyidikan. Hal ini melibatkan pelacakan jejak dan data yang ada, serta tindakan yang diambil Harun untuk tetap tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Keberadaan yang terus-menerus dalam bayang-bayang membuat catatan pelarian ini semakin kompleks, serta menegaskan perlunya pihak lain untuk ikut serta dalam mendukung pelarian tersebut.
Tindakan Hasto yang Diduga Menggagalkan OTT
Dari informasi yang dihimpun KPK, Hasto diduga memberi pengarahan kepada stafnya agar Harun dapat meloloskan diri dari operasi tangkap tangan (OTT). Perintah tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk mengurangi kemungkinan penangkapan Harun yang sangat diinginkan oleh KPK. Dalam situasi genting tersebut, Hasto juga diduga memberikan instruksi untuk merusak bukti komunikasi yang dapat menjeratnya dalam proses hukum ini.
Tindakan intervensi yang dilakukan Hasto memiliki implikasi hukum yang cukup serius. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan, karena tindakannya dianggap sebagai perintangan dalam proses penyidikan KPK. Ini mencakup segala usaha untuk merintangi, mempersulit, atau mengalihkan perhatian penyidik dari fakta yang ada.
Proses Hukum dan Penahanan Hasto
KPK telah mengambil langkah untuk menahan Hasto Kristiyanto. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2025 hingga 11 Maret 2025. Tindakan ini merupakan langkah tegas KPK dalam rangka penegakan hukum terkait perintangan yang terjadi dalam penyelidikan kasus Harun Masiku. Sebagai salah satu tokoh penting di PDIP, penahanan Hasto tentu saja memiliki dampak yang luas, baik di ranah politik maupun hukum.
Proses hukum terhadap Hasto akan terus berlanjut dan menentukan keterlibatan lebih lanjut dalam kasus ini. Para penyidik KPK diharapkan dapat merampungkan semua proses penyidikan dan mendapatkan kejelasan mengenai peran Hasto serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam mendukung Harun Masiku. Hari-hari mendatang akan menjadi fase krusial, ngendi setiap langkah hukum akan diperhatikan dengan seksama oleh publik serta media.