Mahfud Sindir Anwar Usman, Sebut Hakim Tak Boleh Memutus Perkara yang Berkaitan dengan Keluarga

26 Oktober 2023 09:10 WIB

Narasi TV

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diwawancara Najwa Shihab untuk program Mata Najwa/ Youtube Najwa Shihab

Penulis: Jay Akbar

Editor: Akbar Wijaya

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh memutus perkara yang memiliki konflik kepentingan dengan diri hakim. Hal ini disampaikankan bakal calon wakil presiden Mahfud Md kepada wartawan terkait putusan uji materi Undang-Undang Pemilihan Umum tahun 2017 (UU Pemilu) yang membolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun mengikuti pemilihan presiden (pilpres).

“Dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya, misalnya, yang paling terkenal itu kalau suatu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik, itu hakim tidak boleh mengadili,” kata Mahfud Md dikutip Antara di Jakarta, Senin (26/10/2023).

Keputusan MK tentang uji materi yang membolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun mengikuti pilpres dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman. Anwar merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga paman dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Keputusan MK tersebut menjadi landasan hukum bagi Gibran untuk diusung maju sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju.

Mahfud mengatakan situasi semacam ini ke depan tidak boleh terjadi lagi.

“Ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar ke depan itu tidak boleh terjadi lagi,” kata dia.

Kendati demikian Mahfud menegaskan keputusan MK bersifat final dan mengikat.

“Putusan MK itu sudah dijatuhkan dan sudah mengikat. Apapun isinya tetap harus dilaksanakan,” kata Mahfud, yang saat ini masih aktif menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Dia menjelaskan jika putusan MK itu tidak dijalankan, maka akan berakibat pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Oleh sebab itu, ini harus kita terima sebagai kenyataan, karena menurut konstitusi setiap putusan hakim itu inkracht dan harus dilaksanakan. Kalau kita berdebat lagi soal itu, nanti ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini,” kata dia.

Dia pun meminta masyarakat untuk mengikuti proses pemeriksaan etik yang berjalan kepada para hakim, terutama mereka yang diduga melanggar etik.

“Sekarang ini sedang berproses di Majelis Kehormatan (MK),” kata dia.


MK di Jakarta, Senin (23/10/2023), mengumumkan pembentukan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk menerima dan menangani dugaan pelanggaran etik hakim MK yang dilaporkan oleh masyarakat.

Dalam rapat permusyawaratan hakim, MK memutuskan menunjuk tiga nama, yaitu Prof. Jimly Asshiddiqie (mewakili kelompok masyarakat) Bintan Saragih (kelompok akademisi), dan Wahiddudin Adams (hakim konstitusi) untuk bertugas dalam Majelis Kehormatan MK.

MK sejauh ini menerima beberapa aduan pelanggaran kode etik terkait putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan itu, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

MK menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon, yang menjadikan Pasal 169 huruf q UU Pemilu selengkapnya berbunyi: “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Putusan MK terkait batas minimal usia capres-cawapres menjadi sorotan publik mengingat hasilnya dapat memengaruhi bursa cawapres yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Putusan MK itu dinilai membuka jalan bagi putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka (usia 36 tahun), diusung sebagai calon wakil presiden.

Gibran, pada Minggu malam (22/10), diumumkan sebagai bakal cawapres yang mendampingi bakal calon presiden Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri atas Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

NARASI ACADEMY

TERPOPULER

KOMENTAR