Pasca penetapan hasil Pemilu 2024 untuk kursi legislatif oleh KPU, muncul ketegangan antara PDIP dan Golkar terkait posisi Ketua DPR.
PDIP meraih suara terbanyak dalam pemilu ini untuk DPR periode 2024-2029, sehingga memiliki peluang besar untuk mempertahankan kursi di Senayan sesuai dengan UU MD3.
Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3 menetapkan bahwa Ketua DPR RI berasal dari partai politik dengan kursi terbanyak pertama di DPR. Namun, ada wacana revisi UU MD3 yang dapat mengubah hal tersebut, yang menjadi perdebatan antara PDIP dan Golkar.
Baca Juga:Dalil Tim Hukum Ganjar-Mahfud dalam Sidang PHPU di MK Sebut Pilpres Sarat Pelanggaran Prosedural
PDIP mengeluarkan pernyataan tegas terkait hal ini, mengingat kejadian di 2014 di mana mereka gagal mendapatkan kursi ketua DPR meskipun menjadi pemenang kursi terbanyak di DPR. Golkar saat itu berhasil mengamankan kursi Ketua DPR melalui revisi UU MD3 dengan dukungan beberapa partai.
PDIP berusaha mengantisipasi hal serupa terjadi lagi di 2024, terutama dengan prediksi perolehan kursi yang tipis antara PDIP (110 kursi) dan Golkar (102 kursi) dalam DPR periode 2024-2029.
Meskipun demikian, Ketua DPP Golkar Dave Laksono membantah adanya rencana revisi UU MD3 untuk mengamankan kursi Ketua DPR bagi Golkar. Menurutnya, belum ada agenda resmi di Baleg untuk hal tersebut.
"Masih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di Baleg belum ada agenda untuk mengubah undang-undang tersebut," ujar Dave dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (26/3).
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) percaya bahwa PDIP memiliki keunggulan dalam mempertahankan posisi ketua DPR karena statusnya sebagai partai penguasa di Senayan. Hal ini berbeda dengan situasi di 2014 di mana Golkar sudah memiliki dukungan yang kokoh di DPR.
"Kursi ketua DPR ini yang akan jadi kekuatan politis PDIP di pemerintahan berikutnya di mana eksekutif dikuasai koalisi Gerindra. PDIP akan berupaya menguasai kursi ketua DPR," ujar Wasisto.