Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada para kader untuk menunda retret kepala daerah di Magelang.
Instruksi ini termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis (20/2/2025), yang dikeluarkan menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalam surat tersebut, Megawati menekankan pentingnya untuk mendengarkan arahan dari pusat.
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," demikian tertulis dalam surat.
Adapun kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP yang telah dalam perjalanan menuju lokasi retret diminta untuk segera berhenti dan menunggu instruksi lebih lanjut.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum"
Megawati menegaskan agar mereka tetap berkomunikasi aktif dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan situasi.
Penahanan Hasto Kristiyanto
KPK resmi menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025) sekitar pukul 18.00 WIB setelah penyelidikan terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto diduga terlibat dalam kasus suap yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berkaitan dengan Harun Masiku yang saat ini masih buron. Hasto ditangkap setelah melalui proses pemeriksaan dan dianggap tidak memenuhi syarat untuk tidak ditahan.
Meskipun dalam posisi terjepit, Hasto menyatakan bahwa dia akan terus kooperatif dengan KPK. Hasto akan menjalani masa tahanan selama 20 hari pertama di Rutan KPK.
Dinamika politik dalam PDIP
Penahanan Hasto berdampak signifikan terhadap stabilitas internal PDIP. Megawati langsung mengambil alih komando, menegaskan bahwa semua kebijakan kini berada di bawah kontrolnya.
Di sisi lain, situasi ini juga memicu keprihatinan di kalangan kader partai mengenai masa depan PDIP, terutama menjelang kongres yang dijadwalkan pada April 2025.
Tim hukum dan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyampaikan kekhawatiran terkait dampak penahanan Hasto terhadap legitimasi partai dan mengimbau agar semua elemen partai berkoordinasi dengan baik dalam situasi ini. Ronny menyebut ada kesan bahwa penahanan Hasto bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga terkait dengan dinamika politik yang lebih luas.
Agenda retret yang dibatalkan
Rencana retret di Akademi Militer (Akmil) yang direncanakan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025, kini terpaksa dibatalkan. Materi yang awalnya akan dibahas dirancang untuk meningkatkan pemahaman kepala daerah mengenai tugas pokok dan fungsi mereka, serta pembekalan kepemimpinan dari lembaga terkait. Kegiatan ini dianggap penting untuk mempersiapkan kepala daerah dalam menjalankan tugas mereka secara efektif.
Namun, dengan adanya larangan ini, ratusan kepala daerah PDIP harus menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati. Ia meminta agar kader partai tetap berada dalam komunikasi aktif dan siap menerima arahan yang diperlukan.