Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah akan tetap menaikkan gaji guru honorer atau non-ASN kendati kementerian tersebut terkena pemangkasan anggaran.
Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (12/2/2025), Mu'ti menyatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan dana Rp11,5 triliun.
"Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan," tuturnya.
Menurut Mu'ti, kenaikan gaji guru honorer tersebut akan tetap dilakukan, kendati Kemendikdasmen mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp7,27 triliun.
Pemotongan tersebut, jelas Mu'ti, merupakan perubahan yang dilakukan Kementerian Keuangan setelah sebelumnya memangkas Rp8,03 triliun.
"Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun atau hanya sekitar 3,6 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp724,2 triliun," katanya.
Selain itu, Mu'ti juga menyatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan anggaran senilai Rp278 miliar untuk memastikan penyediaan beasiswa pendidikan, baik yang adirmasi maupun daerah, tetap terlaksana.
Pernyataan Mu'ti tentang beasiswa tersebut senada dengan keterangan Sri Mulyani ketika mengklarifikasi sejumlah isu terkai efisiensi pada Jumat (14/2).
Dalam rapat kerja bersama DPR, Sri menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah tidak akan menyasar pada program beasiswa, baik untuk siswa sekolah dasar-menengah maupun mahasiswa.
Untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar, misalnya, Sri menyatakan bahwa dana beasiswa yang telah dianggarkan sebagai Rp14,6 triliun pada tahun ini "tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi."
Akan tetapi, kendati beasiswa tetap berjalan, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah tetap membatalkan pembiayaan Pendidikan Peofesi Guru (PPG) untuk hampir separuh peserta pada 2025. Hal tersebut, kata Mu'ti, dilakukan sesuai arahan dari Prabowo Subianto.
"Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh [biaya PPG] untuk 806 ribu orang, hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025 jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025," katanya.