Mengapa PDI Perjuangan Sambut Kaesang Masuk Politik? Pengamat Singgung Keunggulan Status Anak Presiden

DPP PDI Perjuangan merespons wacana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) terjun ke dunia politik.

 

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan Kaesang sebaiknya mengikuti jejak politik Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka yang telah menjadi kader banteng.

 

"Di PDI Perjuangan tak dikenal yang namanya satu keluarga inti berada dalam partai politik yang berbeda-beda," kata Hasto dikutip Antara di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).

Hasto mengatakan di PDI Perjuangan terdapat aturan bahwa dalam satu keluarga tidak boleh berbeda partai politik.

 

"Ya sekiranya mau masuk, ke PDI Perjuangan; karena kami ini punya aturan bahwa dalam satu keluarga tidak bisa masuk dalam pilihan partai-partai yang berbeda," tegasnya.

 

Menurut Hasto aturan mengenai larangan berbeda partai politik dalam satu keluarga merupakan hal penting.

 

"Karena itu juga menunjukkan suatu emotional bonding, kesadaran, dan pendidikan politik itu dimulai dari keluarga," tambahnya.

 

Sebagai partai yang menerapkan sistem stelsel aktif Hasto mengatakan siapa pun yang ingin bergabung ke PDI Perjuangan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu.

"Karena itu sebagai sebuah momentum bahwa ketika masuk ke partai, mereka harus menyatukan diri, harus merelatifkan kepentingan individunya, dan mengedepankan kepentingan kolektif partai," jelasnya.

 

Hasto mengatakan Kaesang tidak perlu menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pendaftaran kader cukup dilakukan dengan mendaftar lewat sistem daring yang telah disediakan partai.

 

"Kalau untuk menjadi anggota, stelsel aktif, bisa melalui daring. Kami partai digital juga yang telah mengembangkan sistem informasi yang sangat baik. Ada aplikasi MPP (Media Pinta Perjuangan) yang telah dikembangkan oleh Mas Prananda Prabowo, sehingga setiap simpatisan yang ingin menjadi anggota itu terbuka," katanya.

 

Terkait penugasan Hasto mengatakan partai tidak akan memberi penugasan dalam satu tingkatan yang sama kepada satu keluarga.

 

"Satu keluarga tidak boleh ditugaskan dalam satu tingkatan yang sama. Tapi, untuk menjadi anggota dalam suatu keluarga, tidak ada batasan sama sekali; dari kakek, nenek, bapak, ibu, cucu, semuanya bisa bergabung ke PDI Perjuangan," ujar Hasto.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan memandang sikap terbuka PDI Perjuangan kepada Kaesang tidak lepas dari statusnya sebagai anak presiden.

Ia mengatakan kekuatan politik Kaesang sebagai anak Jokowi akan lebih terdistribusi di PDI Perjuangan ketimbang partai lain. Hal ini lantaran ada relasi saling membutuhkan antara Jokowi sebagai presiden dengan Megawati selaku ketua umum PDI Perjuangan.

“Jokowi dan PDI Perjuangan, Megawati dan Jokowi, itu saling memerlukan satu sama lain” katanya kepada Narasi (25/1/2023).

Djayadi menilai relasi Jokowi dan Megawati menjadi momentum terbesar Kaesang untuk terjun ke politik.

Di satu sisi, Jokowi bergantung kepada PDI Perjuangan sebagai partai parlemen terkuat dan penopang karier politik keluarganya.

Seperti misalnya yang terlihat ketika PDI Perjuangan mengusung Bobby Nasution sebagai calon walikota Medan dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon walikota Solo di Pilkada 2021 lalu.

Sedangkan di sisi lain, PDI Perjuangan juga membutuhkan kekuatan presiden yang dipegang Jokowi untuk menopang suara partai.

Hubungan inilah yang membuat PDI Perjuangan membuka pintu bagi anak-anak Jokowi berkiprah di politik.

“Selama Jokowi masih presiden, PDI Perjuangan kemungkinan besar akan selalu mendukung apa yang diusulkan atau yang menjadi keinginan Jokowi,” katanya.

Djayadi menduga Kaesang diproyeksikan mengganti posisi Gibran sebagai wali kota Solo karena ingin maju Pilgub 2024.

“Jadi masuknya Kaesang itu bukan tiba-tiba. Bukan kaget-kagetan. Menurut saya itu sejak awal memang dipersiapkan” katanya.

Sebagai anak presiden, Kaesang dinilai memiliki modal politik berupa popularitas.

“Jadi tidak ada alasan untuk pindah ke partai lain bahwa nanti itu didukung partai lain, itu soal berikutnya,” ujar Djayadi.

“Kalau sudah selesai pemilu, kekuatan modal politik itu akan berkurang. Saatnya sekarang untuk memanfaatkan kekuatan itu,” kata Djayadi.