Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai impor beras saat stok beras nasional dalam kondisi aman bukanlah persoalan. Menurut Syahrul yang terpenting adalah bagaimana menstabilkan persoalan harga beras.
"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, Mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata Syahrul dikutip Antara di lingkungan Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sudah mengeluarkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah menipis jelang akhir 2022.
Perum Bulog terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200 ribu ton beras hingga akhir 2022. Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29 persen) beras komersial dan 426.573 (71.71 persen) stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Padahal, berdasarkan data Kementerian Pertanian stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.
Syahrul mengisyaratkan kendati stok aman, hal ini tidak menjamin harga beras dalam kondisi stabil.
"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan standing crop kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," ungkap Syahrul.
"Kenapa harganya mahal? negara harus ada (untuk) mem-backup harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tambah Syahrul
Syahrul mengatakan persoalan kenaikan harga beras terjadi kerena biaya produksi yang naik.
"Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena cost produksi ada kenaikan," tambah Syahrul.
Impor Beras Usai Klaim Swasembada
Abdul Kholik, Senator DPD RI Dapil Jawa Tengah heran mengapa tak lama setelah mengumumkan swasembada beras pemerintah malah memutuskan impor.
"Apakah benar sekarang sudah harus impor beras? Padahal belum lama pemerintah mengumumkan swasembada beras," kada Abdul Kholik di Jakarta, Senin (5/12/2022).
Impor beras menurut Kholik merupakan bentuk inkonsistensi keberpihakan pemerintah kepada petani beras. Ia menjelasan saat ini petani beras sedang memasuki musim tanam padi, sehingga stok beras petani mestinya masih cukup.
"Begitu impor dilakukan maka harga beras petani langsung jatuh. Bahkan baru ada rencana impor beras harga gabah petani langsung turun," ujarnya.
200 Ribu Ton Beras Impor Sudah Dibayar
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan beras dari luar negeri sebanyak 200 ribu ton.
"Kita siapkan 200 kilo ton di luar negeri, nanti begitu diperlukan waktunya, kita masukkan," kata Arief.
Arief mengatakan CBP saat ini adalah 514 ribu ton sehingga dengan stok dari luar, jumlah tersebut akan bertambah.
"Saat ini (CBP) mencapai 514 ribu ton. Jadi kita masih mengharapkan dari dalam plus impor itu tapi seperti biasa kita utamakan pasti dari dalam negeri duluan, yang ini kita cadangkan. Jadi Pak Presiden perintahnya kita tidak boleh kekruangan, jadi disiapkan saja, kita siapkan cadangan pangan pemerintah Bulog dan kita taruh 200 ribu ton dulu kalau diperlukan akan masuk," jelas Arief.
Artinya, menurut Arief, impor beras 200 ribu ton itu tidak akan dijual melainkan sebagai cadangan.
"Kita simpan dulu untuk cadangan, tidak dijual sembarangan, tidak boleh rembes ke pasar, bahaya," ungkap Arief.
BPS mencatat, harga beras mengalami inflasi lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp 11.877 per kg. Sebelumnya, Bulog dan Badan Pangan Nasional menyepakati, harga beras yang dapat diserap maksimal Rp 10.200 per kg.