Gubernur Jakarta Pramono Anung akan memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang menggunakan mobil dinas saat mudik Lebaran 2025. Hal ini disampaikan pada Rabu (12/3/2025) di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.
“Saya dan Pak Wakil Gubernur (Rano Karno) serta Pak Sekretaris Daerah (Marullah Matali) sudah memutuskan bagi pejabat ataupun aparat yang ada di Jakarta, ASN terutama, dilarang menggunakan mobil dinas saat pulang kampung,” ujar Pramono.
Kendati begitu, belum disebutkan secara detail sanksi yang akan diberikan bagi ASN yang melanggar aturan tersebut. Menurut Pramono, sanksi masih dalam tahap perumusan.
“Kalau ada yang melakukan pasti akan kami beri sanksi, sanksinya apa nanti kami rumuskan,” tambahnya.
Pramono menegaskan mobil dinas hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan, bukan kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Efisiensi dan Disiplin PNS.
Aturan ini menyebutkan bahwa kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi. Selain itu, penggunaan mobil dinas juga dibatasi hanya pada hari kerja kantor.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1446 H pada 31 Maret dan 1 April 2025. Kemudian ada enam hari cuti bersama yaitu pada 2-4 April dan 5-6 April 2025. Sebelum itu, pemerintah menjadwalkan work from anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025.
Perkiraan Arus Mudik Lebaran 2025
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan sebanyak 16,85 juta orang akan mudik pada Lebaran 2025. Puncak arus mudik diprediksi terjadi H-3 Idul Fitri 1446 H, tepatnya pada Jumat (28/3/2025).
“Perjalanan puncak mudik yang terprediksi akan jatuh pada H-3 atau Jumat, 28 Maret 2025 sekitar 11,5 persen atau 16,85 juta (pemudik),” ujar Menhub Dudy Purwagandhi pada Selasa (11/3/2025).
Sementara itu, puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi terjadi H+6 Lebaran yaitu pada 6 April 2025. Dudy menambahkan akan banyak pemudik yang menggunakan mobil pribadinya dibandingkan transportasi publik.
Guna pengamanan selama arus mudik dan balik Lebaran 2025, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut akan menggelar Operasi Ketupat 2025 dengan penyesuaian di sejumlah wilayah. Nantinya, akan ada sebanyak 2.582 posko Lebaran yang didirikan selama Operasi Ketupat berlangsung.