Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan AS untuk keluar dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).
Dilansir dari Al Jazeera, keputusan terkait penarikan AS dari UNESCO diumumkan pada hari Selasa, dan mulai berlaku secara efektif pada bulan Desember 2026.
Palestina Jadi Salah Satu Alasan AS Keluar, Sebut Picu Retorika Anti-Israel
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, menjelaskan bahwa keanggotaan AS di UNESCO tidak sejalan dengan kepentingan nasional negaranya.
Bruce juga menyebutkan beberapa poin terkait penarikan keanggotaan AS dari UNESCO, yang salah satunya menyinggung soal partisipasi Palestina di UNESCO
Ia menyebut bahwa keputusan UNESCO mengakui Palestina sebagai negara anggota sangat bermasalah, dan memicu berkembangnya retorika anti-Israel.
“Mengakui Palestina sebagai negara anggota sangat bermasalah, bertentangan dengan kebijakan AS, dan berkontribusi pada berkembangnya retorika anti-Israel di dalam organisasi tersebut,” ujar Bruce, dilansir dari Al Jazeera.
Bruce juga mengecam tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang disebutnya sebagai ‘agenda globalis dan ideologis’.
Sejarah Penarikan Diri AS dari UNESCO
Penarikan AS dari UNESCO bukan yang pertama kali terjadi. Penarikan pertama AS terjadi pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Ronald Reagan.
AS menarik diri karena menganggap organisasi tersebut telah terjerembab dalam korupsi dan keberpihakan terhadap Uni Soviet.
Setelah penarikan tersebut, AS kembali bergabung pada 2003 di era Presiden George W. Bush, yang menyatakan bahwa UNESCO telah melakukan reformasi yang memadai.
Sejarah kembali terulang pada masa kepemimpinan Trump yang pertama. Amerika Serikat kembali menarik diri pada 2017, dengan alasan yang sama seperti sekarang—adanya bias terhadap Israel, dan kemudian bergabung kembali pada masa pemerintahan Joe Biden.
Sekutu Harmonis, Israel Ucapkan Terima Kasih Kepada AS
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Amerika Serikat atas ‘dukungan moral’ melalui penarikan diri dari UNESCO.
Ia menyebut bahwa keputusan AS mundur dari UNESCO mencerminkan ketidakadilan yang dialami negaranya di panggung internasional.
“Ini adalah langkah yang diperlukan, yang dirancang untuk mempromosikan keadilan dan hak Israel untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam sistem PBB, sebuah hak yang sering kali diinjak-injak karena politisasi di arena ini,” tulis Saar dalam sosial media miliknya, dikutip dari Al Jazeera.
Tanggapan UNESCO: Disesalkan Tapi Tidak Mengejutkan
Menanggapi penarikan diri AS, Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, merasa sangat menyesalkan keputusan Trump. Namun demikian, Audrey juga mengungkapkan bahwa penarikan diri AS bukan hal yang mengejutkan dan sudah diantisipasi
Ia menyatakan bahwa keputusan Trump bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar multilateralisme dan bisa berdampak signifikan pada berbagai mitra di AS yang berupaya mencatat situs-situs warisan dunia.
“Keputusan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar multilateralisme, dan dapat mempengaruhi banyak mitra kami di Amerika Serikat, yaitu komunitas-komunitas yang mengupayakan agar situs-situs tersebut masuk ke dalam Daftar Warisan Dunia, status Kota Kreatif, dan University Chairs," tambahnya.
Audey juga menanggapi pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang menyebut adanya ‘agenda globalis dan ideologis’, serta keanggotaan Palestina yang dianggap bermasalah dan memicu retorika anti-Israel.
Ia menilai klaim-klaim tersebut tidak sejalan dengan kenyataan atas upaya UNESCO, terutama dalam bidang pendidikan Holocaust dan pemberantasan anti-semitisme.