•
PDI Perjuangan Ingatkan Partai Demokrat Masih Oposisi Pemerintahan Jokowi
5 Oktober 2023 10:10 WIB
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bertemu dengan Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya/ Antara
Penulis: Jay Akbar
Editor: Akbar Wijaya
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Hasto Kristiyanto merespons wacana bergabungnya Partai Demorat ke dalam pemerintahan seiring isu perombakan kabinet yang berkembang usai pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demorat Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Hasto posisi Partai Demokrat sebagai oposisi Pemerintahan Presiden Jokowi perlu menjadi pertimbangan sebelum diputuskan masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Ya, posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun "opposite" dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan," ujar Hasto dikutip Antara usai Rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023).
Hasto mengatakan Demokrat bisa saja masuk ke dalam pemerintahan apabila sudah menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintah. Kendati demikian, partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sampai saat ini masih mengambil peran sebagai oposisi pemerintahan Jokowi.
Pria asal Yogyakarta itu menuturkan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan untuk melakukan "reshuffle" atau perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Partai berlambang banteng moncong putih itu tak ingin mengganggu hak prerogatif presiden.
Sementara itu, sambung Hasto, Jokowi biasanya akan menyampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila ingin melakukan "reshuffle" kabinet.
"Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian hingga muncul kabar politisi NasDem itu telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo juga disebut menerima aliran dana korupsi infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G, senilai Rp27 miliar.
Dua peristiwa itu menuai dugaan publik atas akan dilakukannya perombakan kabinet di dalam pemerintahan Joko Widodo.
Sumber: Antara
KOMENTAR
Latest Comment