Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mempersembahkan saran kepada Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, untuk membentuk sebuah tim khusus yang bertugas melakukan investigasi terkait dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024.
Dalam pernyataannya di Kantor Pusat PDIP, Jakarta, pada hari Rabu (14/2/2024), Hasto mengungkapkan bahwa tim investigasi yang direncanakan akan terdiri dari para ahli hukum, tenaga hukum, dan pakar yang memiliki keahlian dalam bidang demografi.
"Kami merencanakan untuk menggabungkan juga metode investigasi forensik untuk mengaudit seluruh proses yang terjadi. Tim ini akan secara khusus memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia," terangnya.
Hasto juga menyampaikan bahwa PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura bersama dengan relawan telah aktif mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran dalam Pemilu 2024.
Dia menekankan bahwa pemilu kali ini menandai partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan pelibatan aktif dari kalangan perguruan tinggi, fenomena yang cukup signifikan setelah era reformasi.
"Ini menandakan adanya persoalan fundamental terkait legitimasi pemilu, baik dalam prosesnya maupun hasilnya," tambahnya.Usulan ini disampaikan ketika proses hitung cepat Pilpres 2024 masih berlangsung. Berdasarkan data quick count dari beberapa lembaga survei, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi terendah dibandingkan dua pasangan calon lainnya.
Hasil quick count
Berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas pada pukul 19.54 WIB dengan persentase suara yang masuk mencapai 84,45 persen, Ganjar-Mahfud memperoleh 16,07 persen, sementara Prabowo-Gibran memperoleh 58,81 persen, dan Anies-Muhaimin 25,12 persen.
Hasil serupa juga diumumkan oleh Charta Politika dengan data yang masuk mencapai 89,80 persen. Ganjar-Mahfud mendapatkan 16,40 persen, Prabowo-Gibran 57,76 persen, dan Anies-Cak Imin 25,83 persen.
Perlu dicatat bahwa hasil resmi Pilpres 2024 biasanya baru diumumkan sekitar sebulan setelah pemungutan suara. Namun, hitung cepat diizinkan berdasarkan Undang-Undang Pemilu.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 24/PUU-XVII/2019, hitung cepat boleh dilakukan dua jam setelah penutupan pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.