Publik dibuat heboh setelah video berisi capaian program Presiden Prabowo Subianto tayang di layar bioskop sebelum film dimulai. Cuplikan berdurasi singkat itu menampilkan narasi, angka capaian, hingga pernyataan Prabowo, dan viral di media sosial sepanjang akhir pekan.
Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan, layar bioskop adalah ruang publik. Sehingga katanya, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan, tidak berbeda dari televisi atau media luar ruang lain.
"Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden nggak boleh?," kata Hasan, Senin (15/9/2025).
Hasan menegaskan tujuan utama penayangan video itu adalah agar masyarakat lebih memahami program yang sudah dikerjakan pemerintah.
"Pemerintah mau sosialisasi ke seluruh rakyat Indonesia tentang apa yang dikerjakan. Agar masyarakat paham banyak hal sudah dikerjakan," ujarnya.
Video yang ditayangkan menampilkan berbagai data program pemerintah, di antaranya:
- 21,76 juta ton total produksi beras nasional hingga Agustus 2025
- 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi
- 80 ribu kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan
- 100 Sekolah Rakyat yang telah berdiri
- Program Makan Bergizi Gratis yang disebut sudah menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.
Setelah video selesai, layar bioskop menampilkan peringatan agar penonton tidak merekam film. Barulah film utama diputar.
Bentuk indoktrinasi
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penggunaan ruang publik seperti bioskop untuk menyampaikan pesan pemerintah bukanlah hal yang bermasalah.
"Sepanjang tidak melanggar aturan, tidak mengganggu kenyamanan dan keindahan, maka penggunaan media publik untuk menyampaikan sebuah pesan tentu hal yang lumrah," kata Prasetyo.
Meski begitu, penayangan video tersebut tetap menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian menilai langkah itu inovatif untuk menjangkau lebih banyak audiens, sementara yang lain mempertanyakan etika dan batasan penyampaian pesan politik di ruang hiburan.
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai, tindakan pemerintah yang menyelipkan video jelang diputarnya film utama tak lebih dari sekadar bentuk indoktrinasi. "Cara seperti ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis," kata Usman saat dihubungi Tempo, Minggu, 14 September 2025.
Dia mendesak agar pemerintah menghentikan penayangan video program Prabowo di ruang publik dengan diiringi permintaan maaf secara terbuka. Sebab, kata Usman, apa yang dilakukan pemerintah cenderung merendahkan kecerdasan publik, di mana publik disuguhi oleh konten propaganda yang dianggapnya berseberangan dengan fakta di lapangan.
"Alih-alih memaksakan dengan menyajikan klaim paksaan, pemerintah mestinya mengevaluasi untuk kembali memperoleh tingkat kepercayaan publik," ujarnya.
Pernah terjadi di era Jokowi
Sementara itu menurut dosen Ilmu Sosiologi dari Universitas Negeri Jakarta Asep Suryana, intervensi pemerintah dengan menyisipkan propaganda ke ruang publik seperti bioskop, sebetulnya juga bukan fenomena baru yang dilakukan pemerintah Indonesia.
Pada 2018 lalu, kata Asep, mantan Presiden Joko Widodo juga pernah melakukan hal serupa, yaitu dengan menayangkan iklan capaian pemerintahan jelang diputarnya film utama di bioskop.
"Ini jadi berbeda karena Prabowo tak memiliki cara pencitraan yang lebih kuat dari yang dilakukan Jokowi. Sehingga wajar memperoleh protes keras," ujar Asep.
Asep menyarankan, agar pemerintah tak serta merta melakukan propaganda di ruang publik. Alasannya, pencapaian program pemerintahan memiliki ruang tersendiri untuk disampaikan, tak harus menyisipkan di tayangan bioskop. Ia mengatakan, keengganan dan protes warganet terhadap penayangan video pencapaian pemerintah di bioskop merupakan suatu yang wajar.
"Ada ruang yang seharusnya menjadi hiburan publik tapi justru diintervensi dengan propaganda pemerintah," tutur Asep.