Keterlibatan kekuasaan dalam proses kontestasi adalah risiko nyata yang berpotensi merugikan demokrasi.
Di Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak telah mengantongi dukungan dari calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan kepada Khofifah-Emil juga diberikan dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berhasil membawa Prabowo-Gibran memenangi Pilpres.
Timeline Dukungan ke Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim 2024 📅
1. Jumat, 7 Juni 2024: Dukungan Prabowo dan Gerindra
Kutipan:
Kutipan:
"Dulu di Pilpres, Bu Khofifah total mendukung saya. Sekarang giliran saya yang secara penuh membantu Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim." 🤝
"Saya mohon mesinnya tetap dipanasi untuk Pilkada mendatang. Tetap satu visi misi dalam membantu mewujudkan Indonesia Emas," ucap Wali Kota Solo tersebut.
3. Selasa, 4 Juni 2024: Dukungan dari Kaesang dan PSI
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyerahkan surat dukungan kepada Khofifah-Emil untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024.
4. Senin, 3 Juni 2024: Dukungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan PAN
Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyerahkan surat rekomendasi kepada Khofifah-Emil untuk maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2024.
Dia pun bersyukur bahwa saat itu pasangan Khofifah dan Emil memenangkan kontestasi Pilkada 2018. Selain itu, selama lima tahun kepimpinan Khofifah-Emil, banyak sekali prestasi yang telah diraih sehingga membuat Jawa Timur semakin maju dan sejahtera.
Kutipan:
"Semoga memang ini yang terbaik, PAN memutuskan untuk kembali mengusung Ibu Khofifah dan Pak Emil untuk Pilgub Jatim 2024, semoga semua diberikan kelancaran," kata Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin.
"Saat ini hampir semua masyarakat Jawa Timur ingin agar Ibu Khofifah melanjutkan kepemimpinannya bersama Pak Emil Dardak,” kata dia.
5. Rabu, 22 Mei 2024: Dukungan Harry Tanoesodibjo Ketum Perindo dan Bos MNC Group
6. Jumat, 17 Mei 2024: Dukungan Airlangga Hartarto, Ketum Partai Golkar dan Menkoperekonomian
Kekhawatiran Abuse of Power
Dukungan yang besar dari capres-cawapres terpilih dan partai koalisi pengusung, termasuk di dalamnya para menteri serta putra Presiden Jokowi memunculkan kekhawatiran soal potensi terjadinya abuse of power selama Pilkada Jatim 2024 berlangsung.
Kekhawatiran ini adalah wajar dan beralasan. Mengingat aktor-aktor politik yang terlibat adalah mereka yang saat ini mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Misalnya saja: Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep merupakan putra dari Presiden Joko Widodo yang sedang berkuasa. Lalu Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Prabowo Subianto yang notabene merupakan menteri di pemerintahan sekarang.
Lantas, apa saja potensi yang perlu dikhawatirkan itu dan bagaimana argumennya?
1. Penggunaan Aparat dan Birokrasi untuk Kepentingan Politik
Dalam konteks politik Indonesia, abuse of power seringkali melibatkan penggunaan aparat negara dan birokrasi untuk mendukung kandidat tertentu. Misalnya, penggunaan sumber daya pemerintah untuk kampanye, atau tekanan terhadap pegawai negeri sipil untuk mendukung calon yang didukung oleh penguasa.
2. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu
Penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), harus tetap netral dan independen. Namun, dalam kondisi di mana ada dukungan kuat dari partai penguasa, ada kekhawatiran bahwa netralitas penyelenggara pemilu bisa terganggu. Dan dengan pengaruh politik mereka, bisa saja memengaruhi proses pemilihan untuk memastikan kemenangan calon yang didukung.
3. Intimidasi dan Tekanan terhadap Lawan Politik
Abuse of power bisa juga terjadi dalam bentuk intimidasi dan tekanan terhadap lawan politik. Partai-partai dan kandidat yang tidak berada dalam koalisi yang berkuasa mungkin menghadapi berbagai bentuk intimidasi, mulai dari kampanye hitam hingga ancaman fisik. Dukungan besar dari pemegang kekuasaan bisa meningkatkan potensi terjadinya intimidasi ini, mengingat kontrol mereka atas alat-alat kekuasaan.
4. Manipulasi Media dan Informasi
Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik selama pemilu. Ada kekhawatiran bahwa media yang dimiliki atau dikendalikan oleh bos partai politik digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik atau memanipulasi informasi demi keuntungan calon yang didukung. Penyalahgunaan media ini bisa menghambat proses demokrasi yang sehat dan adil.
5. Precedent dari Pilpres 2024
Kekhawatiran ini juga diperkuat oleh preseden dari Pilpres 2024, di mana telah terjadi banyak dugaan abuse of power. Jika dalam Pilpres 2024 abuse of power telah terjadi, maka ada risiko yang cukup besar bahwa pola yang sama akan berlanjut dalam Pilkada Jawa Timur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa praktik-praktik tidak sehat tersebut akan terus berlanjut dan bahkan mungkin menjadi lebih sistematis.
6. Penggunaan Sumber Daya Negara untuk Kampanye
Keterlibatan pemegang akses kekuasaan menimbulkan kekhawatiran bahwa sumber daya negara, seperti anggaran dan fasilitas pemerintah, bisa disalahgunakan untuk mendukung kampanye calon yang didukung. Misalnya, perjalanan dinas yang sebenarnya untuk tugas pemerintahan bisa disalahgunakan untuk kampanye, atau program-program pemerintah bisa diarahkan untuk memenangkan hati pemilih.
Catatan:
Penting dicatat penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi politik menjadi hal yang lazim dalam sejarah dan praktik politik di Indonesia, bukan cuma di Pilpres 2024, tapi juga pilpres-pilpres sebelum dan penyelenggaraan pilkada. Keterlibatan kekuasaan dalam proses kontestasi adalah risiko nyata yang merugikan demokrasi.