Polri mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dengan usulan itu, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp184 triliun, naik signifikan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun.
"Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp66,1 triliun," ujar Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja di Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6), dikutip dari Antara.
Menurut Dedi, penyesuaian kebutuhan anggaran ini mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan perubahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini, maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar Rp184 triliun," lanjut Dedi.
Penambahan anggaran tersebut dirinci dalam tiga sektor utama, yakni belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun, belanja barang Rp20,9 triliun, dan belanja modal Rp40,6 triliun. Rincian ini fokus untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional dan strategis Polri di tahun 2027.
Dedi mengatakan pengajuan tambahan anggaran ini telah disampaikan secara resmi melalui surat Kapolri yang dikirimkan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas lewat surat Kapolri nomor B 10413 VI 2026 tanggal 15 Juni 2026.
Alasan Polri Minta Tambahan Anggaran Rp66 T
Belanja Pegawai Termasuk Peningkatan Kualitas SDM
Sebesar Rp4,5 triliun dari tambahan anggaran diarahkan untuk kebutuhan belanja pegawai yang menyangkut pemenuhan revisi batas usia pensiun, peningkatan remunerasi hingga 80 persen, dan penyesuaian gaji rutin serta tunjangan.
"Belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk pemenuhan perubahan batas usia pensiun, pemenuhan kenaikan remunerasi 80 persen, pemenuhan kekurangan gaji rutin dan tunjangan, rencana intake Polri untuk tahun anggaran 2027," ujar Dedi dalam rapat kerja dengan Komisi III, dikutip dari Kompas, Rabu (17/6/2026).
Selain itu, anggaran ini digunakan untuk mendukung rekrutmen atau intake personel baru Polri pada tahun 2027. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas sumber daya manusia demi optimalisasi tugas institusi.
"Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri melalui pendidikan dan latihan dalam meningkatkan kemampuan agar semakin adaptif, cerdas, dan berintegritas," lanjutnya.
Belanja Barang Termasuk Pengamanan Pemilu
Pada belanja barang senilai Rp20,9 triliun, fokus pengalokasian anggaran meliputi pembiayaan operasional seperti bahan bakar kepada personel, listrik, serta penyediaan perlengkapan yang esensial untuk menjaga keamanan dalam negeri.
Penggunaan anggaran ini juga termasuk persiapan pengamanan Pemilu tahun 2029, penambahan alokasi dukungan operasi Bhabinkamtibmas, dan sejumlah operasi pengamanan nasional seperti Damai Cartenz dan Operasi Lilin.
“Yang diprioritaskan untuk pembiayaan BMP dan listrik tahun anggaran 2026, penambahan alokasi anggaran dukops Bhabinkamtibmas, pengadaan perlengkapan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu tahun 2029, Penambahan alokasi anggaran lidik sidik tindak pidana,” kata Dedi.
Belanja Modal Termasuk Pembelian Kendaraan Listrik dan Pembangunan Rumah Dinas
Pos belanja modal yang mendapatkan alokasi tambahan terbesar sebesar Rp40,6 triliun digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana kepolisian. Termasuk di dalamnya adalah pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat dan Satgas Pengamanan, kendaraan khusus Brimob, serta pembangunan dan peningkatan fasilitas like rumah dinas, kantor Polda hingga Polsubsektor di wilayah perbatasan.
“Yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik pelayanan masyarakat dan SPKL, Pemenuhan kendaraan khusus Brimob, Pembangunan dan peningkatan pelayanan RPK kepolisian, Pembangunan mako polda, polres, polsek, polsubsektor wilayah perbatasan dan SPKT,” jelas Dedi.