Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menilai Anies terlalu berlebihan saat mengatakan kondisi demokrasi di Indonesia tidak baik-baik saja. Menurutnya, jika benar demokrasi tak baik, maka Anies tidak mungkin bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam acara Debat Calon Presiden 2024 yang diselenggarakan di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/12/2023).
“Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, anda tidak mungkin jadi gubernur,” ujar Prabowo saat menanggapi pernyataan Anies Baswedan terkait demokrasi di Indonesia.
Prabowo pun lantas mengungkit soal pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Kala itu, Prabowo mengusung Anies Baswedan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka juga sempat terlibat sebuah perjanjian bersama Sandiaga Uno. Bahkan, perjanjian tersebut diteken oleh mereka bertiga.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan memeroleh pertanyaan terkait rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik di Indonesia.
Ia berpendapat bahwa ketidakpercayaan publik ini tak hanya dalam lingkup partai politik saja. Lebih dari itu, publik pun sudah tak percaya dengan proses demokrasi yang terjadi belakangan ini.
Anies lantas menyebut tiga hal yang harus dibicarakan dalam demokrasi. Pertama, soal kebebasan berbicara atau berpendapat. Kedua, oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Ketiga, adanya proses pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) yang transparan, jujur, dan adil.
Ihwal kebebasan berbicara, Anies menyebut pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) justru membatasinya. Hal ini tentu membuat masyarakat merasa terganggu dan tak lagi bebas berpendapat karena takut dijerat dengan undang-undang tersebut.
Anies: tidak semua tahan jadi oposisi
Menanggapi pernyataan Prabowo, Anies menyebut tak ada orang yang bisa bertahan menjadi oposisi. Padahal, oposisi memegang peranan penting dan terhormat dalam proses demokrasi. Hal ini dikarenakan oposisi memiliki perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan.
“Bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan, perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi,” ujar Anies.
Anies juga mengingatkan kembali soal pernyataan Prabowo yang menyebut jika tidak berada dalam kekuasaan, maka ia tidak bisa berbisnis dan berusaha. Oleh karena itu, seseorang harus berada dalam kekuasaan.
“Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Kekuasaan kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” tandas Anies.