Prabowo Subianto menghabiskan waktu selama hampir satu jam atau persisnya 51 menit, 53 detik saat menyampaikan pidato perdana usai diambil sumpah dan ditetapkan sebagai presiden republik Indonesia periode 2024-2029.
Dalam pidato itu ia menyinggung berbagai hal mulai dari kebocoran anggaran, kemiskinan, pembangunan yang belum merata, persatuan nasional, peran tokoh dan pemimpin masa lalu, hingga janji-janji memperbaiki nasib rakyat. Namun tidak satu kata pun terlontar dari mulutnya mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan inisiatif ambisius Jokowi untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara. Selama masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo yang kerap melontarkan jargon keberlanjutan dan persatuan berkali-kali bilang akan melanjutkan dan menyelesaikan proyek yang menuai banyak perdebatan, dari segi kelayakan ekonomi hingga dampak ekologis ini.
Ketidakhadiran IKN dalam pidato kenegaraan ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik dan pengamat: Apakah Prabowo benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan proyek yang sudah digagas oleh pendahulunya ini?
Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang ditunjuk dalam kabinet Prabowo, memberikan jaminan bahwa Presiden Prabowo masih berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN.
"Pak Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk pembangunan IKN. Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," ujar Raja Juli di sela-sela pelantikan para menteri Kabinet Merah Putih.
Proyek IKN telah melewati berbagai tahap perencanaan dan pembangunan. Saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan dinyatakan sebagai presiden terpilih, ia beberapa kali menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN.
“Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan,” ujarnya saat meninjau lokasi pembangunan pada Agustus 2024.
Prabowo menyatakan hal itu saat ditanya wartawan Istana Kepresidenan kala meninjau Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintah IKN.
"Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan," katanya.
Namun, absennya pembahasan IKN dalam pidato kenegaraan memunculkan tanda tanya besar tentang nasib proyek ini di bawah pemerintahan Prabowo.
Jokowi Serahkan Penandatanganan Keppres IKN ke Prabowo
Salah satu isu teknis yang juga menunda progres IKN adalah penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota. Presiden Jokowi, menjelang akhir masa jabatannya, memutuskan untuk tidak menandatangani Keppres tersebut dan menyerahkan kewenangannya kepada Prabowo.
Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa Prabowo masih sibuk menyusun Keppres terkait kementerian dan lembaga, sehingga Keppres IKN belum menjadi prioritas. “Karena pada saat ini Prabowo masih sibuk untuk menyusun, mengkaji Keppres kementerian-kementerian yang sebentar lagi sudah pada saatnya akan diumumkan, dan dilantik,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 7 Oktober 2024 .
Walaupun demikian, dia menekankan bahwa Keppres IKN pasti akan ditandatangani oleh Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Keppres IKN sepatutnya diteken oleh Presiden terpilih Prabowo, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.
"Ya mestinya gitu, Presiden baru, Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).
Presiden sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa dua pekan lagi. Namun, terkait Keppres IKN, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.
"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tetapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya.
Alasan utama yang disampaikan Jokowi adalah untuk memastikan bahwa presiden terpilih memiliki otoritas penuh dalam melanjutkan atau mengubah kebijakan terkait IKN.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/10/2024) siang, mengatakan pembangunan IKN akan terus berlanjut, meskipun ada berbagai pendapat di masyarakat, sebab keberlanjutan pembangunan IKN telah mendapatkan dukungan penuh dari Prabowo Subianto.
Menurut Ari, seluruh tahapan pembangunan IKN juga menjadi komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada masa transisi kepemimpinan nasional saat ini.
"Sebagai bagian dari transisi pemerintahan, itu menjadi bagian dari komitmen presiden terpilih untuk melanjutkan hal itu," katanya.
Ari menambahkan bahwa IKN adalah bagian dari keputusan bersama yang harus diimplementasikan secara bertahap berdasarkan perkembangan di lapangan. Ari juga menambahkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun grand design yang jelas di IKN, termasuk tahapan saat ini dan tahun-tahun mendatang.
Saat itu Ari berdali Prabowo masih sibuk menyusun, mengkaji Keppres kementerian-kementerian yang akan diumumkan dan dilantik sehingga Keppres soal IKN belum ditandatangani.
Ketidakpastian yang menyelimuti pembangunan IKN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto menimbulkan sejumlah pertanyaan tentang arah pembangunan Indonesia di masa depan. Di satu sisi, Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek ini. Namun, di sisi lain, ketidakhadiran IKN dalam pidato pelantikan dan penundaan penandatanganan Keppres IKN mencerminkan adanya dinamika politik yang belum tuntas.
Apakah Prabowo akan membawa IKN ke arah yang baru, atau justru menghentikan proyek ini secara bertahap? Hanya waktu yang akan menjawab.