Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024, tidak hanya memberikan Dudung tanggung jawab besar dalam bidang pertahanan nasional, tetapi juga memposisikannya sebagai sosok kunci dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri.
Sebagai mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke-33, Dudung kini bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Presiden mengenai pembangunan postur pertahanan nasional serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Jabatan ini membawa Dudung pada tantangan baru, yaitu bagaimana menjaga dan memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia di tengah situasi global yang semakin tidak menentu, termasuk isu-isu pertahanan yang tidak lagi hanya berkutat pada pengadaan alutsista, tetapi juga menyentuh ranah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
Dalam wawancaranya usai pelantikan, Dudung menjelaskan bahwa tugasnya tidak sebatas mengurus alutsista.
"Tentunya pertahanan ini tidak serta-merta berkaitan dengan alutsista ya. Biasanya pertahanan itu, pertahanan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan," kata Dudung dikutip Antara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dudung menyadari kompleksitas tantangan pertahanan di masa depan, yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga terkait dengan faktor non-militer.
Profil Karier Politik dan Militer Dudung
Dudung Abdurachman memainkan peran penting dalam kemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Dudung, yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD, bergabung dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan aktif merespons isu-isu terkait netralitas TNI yang ditujukan kepada pasangan Prabowo-Gibran.
Ia optimistis dengan peluang kemenangan pasangan tersebut, bahkan sebelum pemilu, dan meyakini bahwa Prabowo-Gibran akan menang dalam satu putaran. Dudung juga menghadiri acara-acara penting, seperti kampanye, debat, nobar quick count, dan rapat-rapat strategis TKN.
Selama berkarier di TNI, Dudung telah menjalani berbagai posisi strategis, mulai dari Komandan Yonif 143 hingga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dudung memulai kariernya di TNI setelah lulus dari Akademi Militer pada tahun 1988 dan mengawali pengabdiannya di Korps Infanteri TNI Angkatan Darat.
Karier awalnya dihabiskan sebagai komandan peleton di Yonif Raider Khusus 744/Satya Yudha Bakti yang bertugas di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Pengalaman awal ini memberinya pemahaman mendalam tentang operasi militer, terutama dalam penumpasan pemberontakan di Timor Timur.
Dudung terus mendaki tangga karier militer dengan berbagai penugasan strategis, termasuk menjabat sebagai Komandan Yonif 143/Tri Wira Eka Jaya dan Dandim di Palembang serta Musi Rawas. Pengalaman ini diikuti dengan kenaikan pangkat menjadi kolonel, dan kemudian Dudung menjabat sebagai Komandan Detasemen Markas TNI pada 2015. Jabatan ini membuka jalan bagi kenaikan pangkatnya menjadi brigadir jenderal dan Wakil Gubernur Akademi Militer.
Pada 2020, Dudung diangkat sebagai Pangdam Jaya, di mana ia memimpin operasi yang melibatkan pencopotan baliho FPI, sebuah tindakan yang membuat namanya mencuat di kalangan publik. Setelah menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung dipromosikan sebagai Pangkostrad pada tahun yang sama.
Tidak lama kemudian, Presiden Joko Widodo mengangkat Dudung sebagai KSAD pada 2021, posisi yang dipegangnya hingga pensiun pada 19 November 2023. Dalam satu tahun lebih menjabat sebagai KSAD, Dudung berperan penting dalam menjaga postur dan operasional TNI AD di tengah berbagai dinamika keamanan.
Rekam jejak panjangnya di TNI akan menjadi modal berharga dalam menjawab tantangan yang dihadapinya dalam posisi baru sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional sekaligus Ketua KKIP. Dudung diharapkan mampu memberikan masukan yang tepat dan efektif kepada Presiden Prabowo untuk membangun pertahanan Indonesia yang lebih kuat.
Tantangan Keamanan Dudung
Salah satu tantangan besar yang akan dihadapi Dudung adalah perkembangan situasi konflik di berbagai kawasan dunia. Dudung mengungkapkan bahwa perang di Gaza yang meluas hingga Lebanon menjadi salah satu fokus utamanya. Konflik tersebut tidak hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga melibatkan pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB.
"Terkait pasukan perdamaian, situasi di Lebanon menjadi perhatian, termasuk negara-negara lain yang melibatkan prajurit TNI," ujar Dudung.
Selain itu, masalah pertahanan di Papua juga menjadi prioritas utama. Papua, yang selama ini menjadi wilayah sensitif terkait isu separatisme dan keamanan, memerlukan perhatian khusus. Papua tidak hanya menuntut pendekatan militer, tetapi juga kebijakan yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi agar dapat menciptakan stabilitas yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
"Kami akan memprioritaskan masalah pertahanan di Papua," tegas Dudung.
Audit Forensik Alutsista untuk Penguatan Industri Pertahanan Nasional
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua KKIP, Dudung juga dihadapkan pada tantangan besar untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Salah satu tugas penting yang akan diembannya adalah melakukan audit terhadap kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI serta mengevaluasi kinerja industri pertahanan yang berada di bawah BUMN.
"Bagaimana industri-industri pertahanan yang ada, seperti yang selama ini kan di bawah BUMN, nanti akan kita lihat, kita cek, kita audit forensiklah, kita lihat secara utuh, termasuk ke satuan-satuan, apakah memang masih layak atau sudah tidak layak, misalnya persenjataan yang kita miliki," jelas Dudung.
Tantangan ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia sedang berusaha untuk memperkuat kemandirian industri pertahanannya di tengah perubahan geopolitik global. Di bawah kepemimpinan Prabowo, KKIP mengalami perubahan struktur, di mana Dudung kini bertindak sebagai Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian dan Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua Harian.
Dudung akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pengembangan industri pertahanan.
Masa Depan Pertahanan Indonesia: Sinergi antara Militer dan Non-Militer
Sebagai penasihat Presiden di bidang pertahanan, Dudung diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif dan terintegrasi. Ia akan mengawasi penguatan alutsista sekaligus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dalam menciptakan kebijakan pertahanan yang mampu menjawab tantangan zaman.
Sinergi antara militer dan sektor-sektor non-militer diharapkan dapat menghasilkan postur pertahanan yang tangguh, baik di tingkat nasional maupun dalam menghadapi ancaman global. Dudung menyadari bahwa pertahanan nasional tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan militer semata, tetapi juga mencakup faktor-faktor lain seperti ideologi dan sosial budaya.
"Pertahanan tidak hanya soal alutsista, tetapi ada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan," katanya.