Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi menunjuk Mahamenteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pelaksana Keraton Surakarta pada Minggu, 18 Agustus 2026.
Penunjukan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.
Penyerahan SK Diawarnai Aksi Penolakan
Namun sayangnya, prosesi penyerahan SK diwarnai aksi penolakan dari kubu Puruboyo. Mereka meminta Menteri Kebudayaan membatalkan dan mencabut kedua SK dimaksud. '
Sementara ihwal penyelenggaraan acara penyerahan SK Menteri Kebudayaan di Keraton Surakarta pada Ahad ini, putri sulung PB XIII yang juga selaku Pangageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer Rumbai mengaku tidak ada pemberitahuan sebelumnya kepada pihaknya selaku tuan rumah.
Ia menyatakan pihaknya dan keluarga besar PB XIII dan PB XII merasa tidak dihargai dengan terselenggaranya acara tersebut.
"Kami sebagai tuan rumah tidak diberikan atau tidak diberitahu, dan tidak memberi izin untuk acara tersebut. Jadi kami benar-benar tidak tahu," ujar Gusti Timoer.
Selain itu, Gusti Timoer juga menilai ada ketidakadilan dalam proses SK yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan tersebut. Pasalnya, pihaknya tidak dilibatkan.
Disisi lain Fadli Zon ditunjuk tanpa melibatkan pihak SISKS Pakubywana XIV Purbaya. Ia menegaskan Kementerian Kebudayaan sudah berulang kali mengundang pihak PB XIV Purbaya untuk membahas persoalan Keraton.
"Selalu kita undang. Tapi waktu diundang tidak datang," kata Fadli Zon usai menyerahkan SK kepada Gusti Tedjo.
Politikus Partai Gerindra itu juga menerangkan penunjukan Gusti Tedjo sebagai Pelaksana Pelestarian dan Pemanfaatan Keraton Surakarta sudah dibahas lintas-instansi. Selain Kementerian Kebudayaan, penunjukan Gusti Tedjo juga disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pariwisata.
"Dari pemerintah saya sebagai Menteri Kebudayaan telah melaksanakan rapat bersama kementerian dan lembaga terkait termasuk dengan kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerja Umum, Kementerian Pariwisata dan sejumlah kementerian dan lembaga lain telah bersepakat untuk menunjuk penanggung jawab karena kita berharap keraton yang bersejarah ini harus terjaga, terawat ya," ujar Fadli, di Keraton Solo.
Profil KPGH Tedjowulan
Mahamenteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan atau akrab disapa Gusti Tedjo lahir di Surakarta pada 3 Agustus 1954, mengemban nama kecil Soerjo Soetedjo. Ia adalah putra kelima dari Sri Susuhunan Pakubuwana XII dan Kanjeng Raden Ayu Retnodiningrum.
Dalam garis keturunan, Tedjowulan merupakan saudara kandung KGPH Dipokusumo dan saudara tiri PB XIII yang lahir dari istri berbeda. Namun, kedua ibu mereka memiliki kedudukan sebagai garwa ampil atau selir PB XII.
Sebelum terlibat dalam urusan keraton, Tedjowulan menjalani karier yang gemilang di dalam tubuh militer. Sejak muda, Tedjowulan menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Magelang dan lulus dari Akabri pada 1981.
Ia kemudian berkarier di TNI Angkatan Darat dan sempat menjabat sebagai Komandan Yonif 407/Padma Kusuma pada 1995–1997, serta beberapa posisi penting seperti Kasrem Surakarta dan Komandan Brigif 413 di Solo.
Karir militernya terus berlanjut, ia menjadi purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dengan pangkat Kolonel Infanteri. Pengalamannya termasuk bertugas di Kodam Siliwangi dan Markas Besar TNI Jakarta.
Di dalam struktur keraton, Tedjowulan menjabat sebagai Maha Menteri, posisi tertinggi setelah raja, yang memegang tanggung jawab administratif dan politik untuk menjaga kelangsungan tradisi serta pemerintahan di Keraton Kasunanan Surakarta.
Dalam kapasitas ini, ia bertindak sebagai tangan kanan Pakubuwono XIII dan berfungsi sebagai penghubung antara keraton dan pemerintah setempat serta pusat dan kini ia ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Karaton Kasunanan Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional.