22 September 2022 12:09 WIB
Editor: Akbar Wijaya
Dewan Kolonel bertugas memoles citra Puan di dapil para anggota Fraksi PDI Perjuangan, namun Hasto menyebut dewan ini tidak sesuai AD/ART Partai.
Sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI menginisiasi pembentukan Dewan Kolonel.
Dewan ini nantinya akan bertugas memoles citra Puan Maharani di daerah pemilihan. Ujung-ujungnya diharapkan Puan bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024 dengan hasil memuaskan.
Namun keberadaan Dewan Kolonel ditanggapi berbeda oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani selaku ketua DPP PDI Perjuangan.
Apa saja perbedaan sikap mereka.
Hasto menilai keberadaan Dewan Kolonel tidak sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan.
“Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” ujar Hasto dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara, Rabu (21/9/2022).
Namun Puan justru berpendapat pembentukan Dewan Kolonel sah-sah saja dilakukan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan.
“Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan usai mengunjungi Pesantren (Ponpes) Mahasina Darul Qur'an wal Hadits di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/9/2022).
Hasto bahkan mencibir istilah Dewan Kolonel yang menurutnya identik dengan militer dan tidak lazim dalam struktur organisasi partai.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” ujarnya.
Sebaliknya, Puan justru menilai istilah Dewan Kolonel tidak perlu dipersoalkan. Sebab yang terpenting adalah bagaimana orang-orang di dalamnya bisa bergotong royong menjalankan tugas fraksi dan partai.
"Ya itu kan inisiatif dari mereka. Namanya memang seperti itu (Dewan Kolonel). Namun bagaimana sebenarnya kita bisa bergotong-royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi," kata Puan.
Hasto mengatakan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel di Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujarnya pula.
Ia kemudian menyampaikan pesan Megawati agar seluruh kader PDI Perjuangan berdisiplin utamanya terkait dengan capres dan cawapres.
“Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati) bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," kata Hasto.
Berbeda dengan Hasto, Puan justru berpandangan Dewan Kolonel selaras dengan instruksi Megawati agar semua kader dan struktur partai menyambut Pemilu 2024.
“Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” ujarnya.
Menurut Puan pembentukan Dewan Kolonel merupakan bagian dari tugas kepartaian dalam membentuk sosialisasi program di lapangan.
“Itu kan inisiatif dari mereka, namun sebenarnya kan bagaimana kita bisa bergotong-royong dalam menjalankan tugas-tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi untuk mensosialisasikan semua program ke lapangan,” jelas Puan.
Hasto juga membantah Puan menyetujui pembentukan Dewan Kolonel. Menurutnya yang disetujui oleh Puan adalah kemerdekaan dalam berserikat.
“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," ujarnya lagi.
Klaim Hasto bahwa Puan tidak setuju dengan pembentukan Dewan Kolonel agaknya perlu ditinjau ulang. Soalnya, Puan justru menganggap pembentukan Dewan Kolonel ini sah-sah saja selama mengedepankan prinsip gotong royong.
“Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara bergotong-royong tentu itu harus hal yang positif ya," katanya.
Hasto mengaku isu pembentukan Dewan Kolonel membuat ia harus berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Hasto mengungkapkan keduanya menganggap Dewan Kolonel hanyalah guyonan politik.
"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," katanya pula.
Tapi klaim Hasto ternyata tak sesuai dengan klaim yang terjadi di lapangan.
Johan Budi, inisiator pembentukan Dewan Kolonel mengungkapkan per Selasa (20/9/2022) mengatakan kelompok ini sudah beranggotakan belasan orang dari yang awalnya cuma enam orang.
Dilansir dari CNN Indonesia, mereka yang disebut sebagai Dewan Kolonel ialah:
- Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan dari Komisi I.
- Junimart Girsang dari Komisi II.
- Johan Budi dan Trimedya Panjaitan dari Komisi III.
- Riezky Aprilian dari Komisi IV
- Lasarus dari Komisi V.
- Adi Satriyo Sulistyo dari Komisi VI.
- Dony Maryadi Oekon dari Komisi VII.
- Esti Wijayati dari Komisi VIII.
- Abidin Fikri dari Komisi IX.
- Agustin Wilujeng dari Komisi X.
- Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu dari Komisi XI.
Para Dewan Kolonel tersebut dan mereka yang akan bergabung kemudian bertugas memoles citra politik Puan di dapil masing-masing. Tujuannya untuk menjadikan Puan sebagai capres pada Pilpres 2024.
KOMENTAR
Latest Comment