Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhir-akhir ini santer jadi perbincangan publik terkiat isu liar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melengserkannya dari kursi Menkeu. Posisinya kemudian akan digantikan oleh Muhammad Chatib Basri.
Dengan gaya nyentriknya, bendahara negara tersebut menegaskan dirinya tetap menjadi bagian dari kabinet Prabowo-Gibran. Ia menegaskan tidak ada rencana mundur dan tetap melanjutkan tugasnya sebagai bendahara negara.
“Kami ikut perintah Bapak Presiden. Jadi, komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita,” kata Purbaya sambil berkelakar dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat, 05 Mei 2026.
Rumor tersebut mencuat usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada Kamis, 04 Juni 2026.
Rumor tersebut juga menyebut nama mantan Menteri Keuangan periode 2013 sampai 2014, Chatib Basri, sebagai salah satu kandidat pengganti. Selain Chatib, nama Budi Gunadi Sadikin juga sempat masuk dalam daftrat posisi Menteri Keuangan dalam berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat.
Istana Turut Tanggapi Isu Pengunduran Diri Purbaya
Sementara itu dilain kesemoatan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi terkait isu pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Prasetyo mengatakan pemerintah saat ini justru fokus memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan nasional.
"Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau. Tidak ada, tidak ada rencana pergantian," kata Prasetyo memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 04 Juni 2026.
Prasetyo menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum memiliki agenda maupun rencana apapun terkait pergantian Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan. Ia menambahkan bahwa isu penggantian tersebut bersifat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
"Jadi, belum ada rencana ini," pungkasnya.
Menurut Prasetyo, tantangan ekonomi yang dihadapi saat ini memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai lembaga terkait. Oleh karena itu, pemerintah lebih memprioritaskan penguatan koordinasi dibandingkan membahas isu pergantian pejabat.
Ia menjelaskan koordinasi intensif terus dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang keras, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," ujar Prasetyo.