Debat pertama Pilgub Jateng digelar pada Rabu (30/10/2024) malam di Marina Convention Center, Semarang. Dalam debat ini, hadir dua paslon Pilgub Jateng 2024, yaitu Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1, serta Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dengan nomor urut 2.
Dalam kesempatan ini para paslon menjelas visi dan misi yang mereka usung. Proses debat sendiri melibatkan sejumlah panelis dari berbagai kalangan. Para panelis tersebut melemparkan pertanyaan kepada paslon cagub-cawagub dan para paslon akan beradu gagasan terkait pertanyaan yang diberikan.
Rangkuman debat perdana Pilgub Jateng 2024
Tema yang diusung dalam debat tersebut adalah “Tata Kelola Pemerintahan: Kepemimpinan dan Reformasi Birokrasi Menuju Jawa Tengah dengan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel”. Ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari debat tersebut. Beberapa masalah krusial dibahas mencakup masalah internet, penurunan demokrasi, pungutan liar (pungli), dan kemiskinan.
Permasalahan internet
Dewasa ini, internet dianggap sebagai barang penting, ungkap kedua paslon.
Cagub nomor 1, Andika Perkasa berpendapat bahwa meningkatkan akses internet bagi masyarakat Jawa Tengah merupakan kewajiban pemerintah. Pendapat tersebut dilandasi pada kenyataan pentingnya mengakses internet untuk mengetahui perkembangan dunia luar. Yang terpenting, dengan adanya internet dan teknologi, pelayanan masyarakat akan semakin cepat diterima masyarakat
"Saya hanya menambahkan bahwa penggunaan internet ini biasanya harus dibarengi dengan regulasi sedikit, karena apa, karena satu titik di satu desa misalnya ini tidak akan cukup sehingga perlu kita atur sedemikian rupa sehingga ada batasan-batasan," tutur Andika, dilansir dari CNN Indonesia.
Sedangkan Ahmad Luthfi, cagub nomor 2 mengedepankan permasalahan keamanan siber. Menurutnya, akses internet yang cepat memang diperlukan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan keamanan data. Dia juga menambahkan tentang pentingnya program pelatihan keamanan digital bagi orang-orang desa yang melibatkan sektor kepolisian.
"Jadi pengamanan data siber itu penting, sehingga sumber daya manusia kita harus kita latih terkait dengan siber, apa yang kita lakukan? Kita akan menggunakan terkait dengan cyber security di Jawa Tengah untuk mengamankan data-data di internet kita tidak jebol," terangnya.
Penurunan demokrasi di Jawa Tengah
Permasalahan yang sedang menjadi tantangan pemerintahan saat ini adalah masalah terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Cagub Andika Perkasa menyatakan bahwa IDI di Jawa Tengah menurun. Penurunan ini telah terjadi sepanjang tiga tahun terakhir.
Pernyataan tersebut dipaparkan pada saat mengenalkan agenda visi-misi paslon nomor urut 1. Andika turut menyebutkan penyebab turunnya IDI tersebut, yakni turunnya Indeks Pelayanan Publik (IPP) Jawa Tengah.
Dilansir dari Antara, Andika menyatakan bahwa ada 7 dari 10 indikator yang menunjukkan tren yang menurun. Hal tersebut disebabkannya penurunan integritas KPK, indeks demokrasi, dan efisiensi perekonomian.
“Hari ini indeks demokrasi jawa tengah menunjukan tren yang memburuk selama tiga tahun terakhir. Sebanyak 7 dari 10 indikator menunjukan tren yang menurun. Begitu juga dengan indeks pelayanan publik, tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk, yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi, maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah,” jelas Andika.
Pungutan liar Aparatur Sipil Negara
Pada poin ini, calon wakil gubernur Taj Yasin dan Hendrar diberi kesempatan untuk berpendapat terkati masalah pungutan liar (pungli) Aparatur Sipil Negara (ASN).
Taj Yasin memberi tanggapan terkait masalah pungli ASN ini dengan mengusulkan sebuah aplikasi “Ngopeni”. Platfor ini dipercaya dapat memberi pelayanan perizinan secara tatap muka. Dengan menggunakan aplikasi ini proses pendaftaran dan registrasi dapat berlangsung dengan efisien, aman, dan transparan.
Selain itu Taj Yasin juga berencana untuk memuat proses pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Kami akan meningkatkan APIP yang sebelumnya dari provinsi dan kabupaten/kota menjadi ke desa. Sehingga tidak ada lagi pungli dan korupsi. Karena kami ingin meningkatkan integritas," tuturnya.
Sedangkan Hendrar sebagai oposisi mengungkapkan bahwa pungli terjadi karena pendapatan ASN dianggap kurang. Dia pun menambahkan fakta bahwa banyak ASN Pemprov Jateng ingin ganti pekerjaan karena permasalahan tunjangan.
"Mestinya, apabila Gus Yasin nanti terpilih apakah bakal dinaikkan? Supaya bisa mencukupi kebutuhan mereka. Ngomong jangan pungli jangan korupsi tapi mereka untuk sehari-hari saja harus utang," tutur Hendrar.
Dari tuturan Hendrar tersebut, Taj Yasin yang adalah mantan Wagub Jateng pun menyatakan adanya kenaikan harus diimbangi dengan kinerja yang baik.
"Bahwa TPP untuk urusan pungli akan ditingkatkan karena kinerja yang baik. Bagaimana pemerintah sudah memperketat pertemuan ASN dan investor, begitu juga dengan ASN dan masyarakat."
Permasalahan kemiskinan
Dalam pemaparan visi-misi paslon 1, Andika Perkasa, dia pun mengangkat masalah terkait tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih mencapai angka 10,4 persen. Sehingga, demi tercapainya Sutainable Development Goals (SDGs) tingkat kemiskinan harus ditekan.
"Kita masih punya sekitar 10,47 persen rakyat miskin, dan itu harus bisa ditekan sampai dengan nol kalau kita memang ingin mengawal sampai akhir periode 2029," papar Andika, dilansir dari Antara.
Ahmad Luthfi sendiri memaparkan perkara kekurangan harta yang sangat pending di Jawa tengah serta tentang jumlah 3,7 juta jiwa yang masih digolongkan masyarakat miskin.
Perkara kemiskinan ini harus diselesaikan meski tantangannya besar. Luthfi berjanji jika dia terpilih dia akan menawarkan sejumlah layanan infrastruktur, seperti penyediaan kebutuhan air minum, rumah-rumah layak huni, dan penyediaan sanitasi.