Ucapan Pendakwah dan juga Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana yang mengolok-olok seorang penjual es teh, Sunhaji, viral di media sosial menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari MUI sampai politisi.
Sebelumnya perkataan Miftah Maulana itu dia lontarkan saat berceramah di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Setelah videonya viral, Miftah meminta maaf lewat video berdurasi satu menit, dan telah bertemu langsung dengan pedang es.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Miftah Maulana Habiburrahman, menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya,” kata Miftah pada Rabu, 4 Desember 2024.
Evaluasi dari Menag dan MUI
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, memberikan evaluasi positif terhadap kejadian ini sebagai pembelajaran bagi Gus Miftah. Dia mengharapkan setiap pejabat publik memiliki kontrol diri yang baik saat berbicara di depan masyarakat.
Nasaruddin menjelaskan bahwa identitas seorang pejabat adalah representasi rakyat, sehingga penting untuk menjaga etika dan kesopanan.
Selain itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis menyatakan bahwa pentingnya menjaga lisan dalam komunikasi publik. Menurutnya, tindakan Miftah harus menjadi perhatian serius, terutama bagi para penceramah atau pejabat publik yang menjadi panutan masyarakat.
"Dia sudah minta maaf, baiknya jadi pelajaran bagi dia dan kita semua untuk menjaga lisan," ucapnya.
Cholil menekankan prinsip menjaga lisan yang harus dimiliki setiap orang, apalagi pejabat publik. Ia berharap agar kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih bijak dalam berkomunikasi.
Choler juga mengajak semua masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam berinteraksi agar tidak ada pihak yang merasa tersudut atau terdiskriminasi.
Puan Maharani Tentang Isu Penghinaan
Ketua DPR Puan Maharani juga menyampaikan pandangannya menyusul insiden yang melibatkan Miftah. Ia menggarisbawahi perlunya seluruh rakyat Indonesia untuk mengedepankan rasa persaudaraan dan menghormati satu sama lain.
Dalam konteks ini, Puan menekankan bahwa saling merendahkan hanya akan merusak hubungan antar warga negara.
"Marilah kita membangun Indonesia ini dengan saling menghormati," ujarnya.
Terkait dengan desakan masyarakat untuk memecat Miftah, Puan mencatat bahwa hal ini termasuk dalam ranah eksekutif.
Dia menyebutkan bahwa keputusan untuk mundur atau tetap menjabat sepenuhnya ada di tangan pemerintah dan akan bergantung pada hasil evaluasi yang dilakukan.
Tanggapan Wakil Ketua DPR Tentang Isu Miftah
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan respons terkait pernyataan Miftah Maulana Habiburrahman yang dianggap menghina seorang penjual es teh.
Dasco menyatakan pentingnya untuk mengevaluasi kinerja Miftah, yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Menurutnya, suara masyarakat yang mengekspresikan kritikan di media sosial adalah hal yang perlu didengarkan dan direspons oleh pemerintah.
Dasco menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus diserap oleh pemerintah dan DPR telah meminta agar evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap Miftah, tetapi juga terhadap semua pembantu presiden.
Meskipun ada desakan agar Miftah dicopot dari jabatannya, Dasco menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai sanksi.
Ia menegaskan bahwa keputusan tentang pencopotan pejabat, termasuk Miftah, adalah ranah pemerintah.
"Sebagai Utusan Presiden, yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah," jelasnya.
Dengan demikian, Dasco menyerahkan proses evaluasi dan sanksi kepada otoritas yang berwenang.
Tanggapan Partai Politik Terhadap Miftah
Para tokoh dari Fraksi Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan tanggapan terkait insiden ini. Ketua
Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ucapan Miftah, sementara Jazilul Fawaid dari PKB menekankan bahwa apa yang terjadi menunjukkan bahwa Miftah mungkin lepas kendali dalam pernyataannya.
Kedua fraksi sepakat bahwa sebagai seorang pemimpin, Miftah seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap ucapannya, yang bisa menciptakan dampak di masyarakat.
Budisatrio menegaskan pentingnya mendengarkan kritik masyarakat sebagai masukan yang konstruktif, sedangkan Jazilul menggarisbawahi pentingnya memahami posisi dan tanggung jawab pekerjaannya sebagai Utusan Khusus Presiden.