Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan segera disahkan DPR RI. RUU tersebut telah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah agar segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR.
“Apakah Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bisa kita teruskan untuk pengambilan keputusan tingkat II pada sidang paripurna terdekat?” ujar Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas pada Senin (20/3/2024).
Setelah itu, Andi mengetuk palu tanda persetujuan untuk segera diteruskan. Rencana pengesahan RUU DKJ ini dibahas dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI pada Senin (20/3/2024) yang juga disiarkan secara daring.
Delapan fraksi di Baleg DPR RI menyetujui pembahasan lebih lanjut soal RUU DKJ. Sementara fraksi yang menolak adalah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelumnya, RUU DKJ telah dibahas di tingkat Panja sejak Rabu (13/3/2024). Rapat tersebut juga menyepakati pembentukan dewan kawasan aglomerasi meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
RUU DKJ terdiri atas 12 bab dan 72 pasal dengan empat materi muatan utama. RUU ini juga sebagai implikasi terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Setelah RUU DKJ disahkan DPR, Presiden Joko Widodo masih harus menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebelum ibukota resmi pindah dari Jakarta ke IKN.
Poin penting RUU DKJ
Berikut poin-poin penting yang dimuat dalam RUU DKJ:
- Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih lewat Pilkada
RUU DKJ sempat menuai kontroversi lantaran gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh presiden. Aturan ini pun diubah menjadi tetap dipilih lewat pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Selain itu, pemerintah juga menetapkan gubernur dan wakil gubernur dinyatakan menang jika memperoleh lebih dari 50% suara. Cara ini sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Sebelumnya, aturan tersebut berbunyi Pilkada DKJ berlangsung hanya satu putaran saja.
- Usulan DKJ Ibu Kota Legislasi ditolak
Dalam Panja RUU DKJ sempat dibahas soal DPR RI yang enggan berpindah ke IKN. DPR RI menghendaki agar DKJ menjadi Ibu Kota Legislasi. Usulan tersebut ditolak dan tidak akan masuk dalam naskah RUU DKJ yang akan disahkan. Artinya, DPR RI harus tetap berpindah ke IKN.
- Kawasan aglomerasi
RUU DKJ juga mengatur soal kawasan aglomerasi atau saling terkait secara fungsional dan terintegrasi. Kini, wilayah aglomerasi Jakarta diikuti kota-kota satelitnya menjadi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
- Ketua dan Anggota Dewan Aglomerasi
Tugas dan fungsi Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi hampir sama dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua. Tugasnya adalah mengharmonisasi pembangunan antar daerah yang termasuk dalam kawasan aglomerasi tanpa mengambil alih kebijakan pembangunan pemerintah daerah.
- Tidak ada tenggat waktu pindah IKN
Poin terakhir yaitu tidak ada tenggat waktu pemindahan kegiatan pemerintahan ke IKN. Hal ini akan disesuaikan dengan tahapan dalam Peraturan Presiden yang sebelumnya telah ada rancangan linimasa pemindahan ibu kota negara.
KOMENTAR
Latest Comment