Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap tawaran membentuk koalisi baru yang terdiri atas partainya, PKS, dan PPP untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Tawaran itu, kata SBY, disampaikan seorang menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
"Kita juga tahu seorang menteri, sekarang ini, menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru, koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," kata SBY saat memberi arahan dalam Sidang Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat di kediaman pribadinya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
SBY juga mengungkapkan bahwa sang menteri mengklaim inisiatifnya tersebut sudah sepengetahuan "Pak Lurah".
"Yang bersangkutan mengatakan yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya," ujarnya.
Selain membangun poros koalisi baru, SBY mengatakan partanya juga menerima tawaran-tawaran bergabung dari kelompok bakal calon presiden lainnya, yaitu dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pertemuan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membahas tawaran kerja sama itu.
"Yang kedua, Pak Prabowo datang ke Pacitan menemui saya dan menyampaikan juga ajakannya," kata SBY.
Ia menilai ajakan-ajakan yang ditawarkan oleh pihak Ganjar dan Prabowo merupakan cara-cara berpolitik yang baik, sah, dan terbuka.
"Itu dibenarkan dalam demokrasi dan dunia politik. Ajakannya saya dengarkan juga tulus dan serius. Dilakukan dengan terbuka, publik juga tahu. Ini 'kan baik untuk transparansi politik dibandingkan manuver bawah tanah yang penuh misteri," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Namun, terlepas dari tawaran-tawaran itu, SBY mengusulkan Demokrat sebaiknya tidak langsung memutuskan sikapnya, tetapi menunggu sampai situasi tenang.
"Menurut pandangan saya, hari ini, besok atau lusa, belum saatnya kami ambil keputusan ke mana Demokrat akan bergabung atau capres mana yang kami dukung. Saya pikir, belum saatnya," kata dia.
SBY memimpin Sidang Majelis Tinggi Demokrat didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulungnya yang juga Ketua Umum Demokrat dan Wakil Ketua Majelis Tinggi, kemudian Andi Alfian Mallarangeng yang merupakan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat.
Andi Mallarangeng lantas menyampaikan dua poin hasil Sidang Majelis Tinggi Partai, yaitu Demokrat secara resmi mencabut dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, dan Demokrat juga resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Reaksi Istana
Dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 16 Agustus 2023 lalu, Jokowi mengakui sosok yang disebut-sebut sebagai Pak Lurah ialah dirinya.
"Setiap capres-cawapresnya, jawabannya, 'Belum ada arahan Pak Lurah.' Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu saya," kata Jokowi.
Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menegaskan Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe soal pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan di Pilpres 2024.
“Tidak, Presiden tentu tidak mungkin bisa ikut dalam setiap keputusan pimpinan-pimpinan partai politik atau seperti Mas Anies diberikan kewenangan penuh oleh Partai NasDem. Kalau Anies kemudian menganggap cocok dengan PKB dan Muhaimin Iskandar ya kenapa harus menilai Jokowi ikut cawe-cawe di sana,” tegas Ngabalin.
Ngabalin menekankan jika Anies Baswedan merasa cocok dengan PKB dan Muhaimin Iskandar, maka mengapa harus menilai Joko Widodo ikut cawe-cawe.
“Ada sesuatu yang tidak sinkron gitu. Sementara Presiden sama sekali tidak punya kewenangan urusan internal parpol, capres maupun cawapres,” jelasnya.
Presiden sendiri sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8), tidak menyinggung topik seputar duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di kontestasi Pilpres 2024.
"Ya pertemuan biasa, pertemuan biasa, ya memang bertemu, ya pertemuan biasa," kata Presiden Jokowi di sela peninjauan persiapan KTT ASEAN 2023 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat.
Jokowi mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang rencana duet Anies-Cak Imin sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan NasDem.
"Nggak ada sama sekali, nggak ada," katanya.