Selama beberapa tahun terakhir, ojek online (ojol) telah menghadirkan inovasi dan kemudahan dalam hal layanan transportasi di Indonesia. Tidak hanya itu, dunia ojol di Indonesia juga memperlihatkan dinamika sosial yang kuat. Aksi demonstrasi yang dilakukan dari tahun ke tahun merefleksikan keresahan kolektif para driver ojol terhadap berbagai kebijakan perusahaan aplikator dan pemerintah yang dianggap merugikan.
1. Demo Ojol Jabodetabek – Oktober 2017
Aksi ini merupakan titik awal konsolidasi besar-besaran yang dilakukan para driver ojol di kawasan Jabodetabek. Aksi demonstrasi ini dilakukan pada 3 Oktober 2017, bertempat di Kantor Gojek & Grab, Jakarta, dengan tuntutan:
-
Kenaikan tarif,
-
Transparansi sistem insentif,
-
Evaluasi sistem suspend.
2. Demo Ojol Nasional – April 2018
Aksi yang dilakukan pada 23 April 2018 ini merupakan aksi demonstrasi berskala nasional pertama yang diikuti oleh ribuan driver ojol. Aksi demonstrasi ini diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Beberapa tuntutan pada demo ini, antara lain:
-
Penetapan tarif batas bawah,
-
Regulasi pemerintah yang adil,
-
Jaminan perlindungan hukum bagi mitra pengemudi.
Demo ini menandai pergeseran perjuangan ojol dari isu internal aplikator ke tekanan langsung terhadap pemerintah.
3. Aksi Tolak Tarif Rendah – Maret 2019
Aksi ini diselenggarakan pada 15 Maret 2019 dan berlokasi Jakarta, Surabaya, dan Medan. Tuntutan dalam aksi ini meliputi kenaikan tarif dan kejelasan hukum kemitraan ojol.
Berkat adanya aksi demonstrasi ini, pemerintah akhirnya menetapkan tarif batas atas dan bawah pada Mei 2019 sebagai bentuk respon atas tuntutan para driver ojol.
4. Demo UU Cipta Kerja & Potongan Komisi – Oktober 2020
Di tengah isu nasional terkait Undang-Undang Cipta Kerja, para driver ojol di Jakarta dan beberapa kota-kota besar lainnya juga ikut turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka melalui aksi demonstrasi yang digelar pada 6 Oktober 2020. Beberapa tuntutannya antara lain:
-
Menolak pemotongan komisi hingga 20%.
-
Meminta perlindungan hukum lebih jelas dalam UU Cipta Kerja.
5. Demo Insentif Baru – Februari 2022
Demo ini dilaksanakan pada 14 Februari 2022 di Kantor Pusat Gojek & Grab, Jakarta. Para driver menolak adanya sistem insentif baru, serta meminta transparansi pembagian algoritma order.
6. Demo Nasional Skema Tarif Baru – Juli 2022
Demo ini merupakan respon atas kebijakan pemerintah terkait penetapan tarif baru. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para driver ojol. Oleh sebab itu, para driver ojol di Jakarta, Bandung, dan Surabaya menggelar aksi demonstrasi pada 6 Juli 2022 sebagai bentuk penolakan atas kebijakan tarif baru yang ditetapkan oleh pemerintah.
7. Aksi Besar Ojol Makassar – Maret 2023
Aksi demonstrasi ini digelar pada 7 Maret 2023 dan berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Para driver ojol memprotes sistem point, serta pemotongan saldo tanpa kejelasan. Aksi ini menandakan bahwa cakupan perjuangan para driver ojol sudah meluas dan tidak hanya di Pulau Jawa saja.
8. Demo Tolak Skema Prioritas Order – Januari 2024
Adanya skema prioritas performa memicu terjadinya aksi demonstrasi yang terjadi pada 10 Januari 2024 di Kantor Gojek dan beberapa kota lainnya. Tuntutan utama dalam kasus ini meliputi:
-
Kenaikan tarif minimum.
-
Penolakan sistem prioritas order yang dinilai tidak adil.
9. Demo Ojol 20 Mei 2025
Aksi unjuk rasa yang diberi nama Aksi 205 ini digelar sebagai bentuk protes terhadap skema tarif murah dan potongan penghasilan oleh aplikator yang dinilai merugikan mitra pengemudi. Aksi demonstrasi dilakukan di beberapa titik di jakarta, antara lain: Kementerian Perhubungan, Istana Merdeka, Gedung DPR/MPR RI, serta kantor-kantor perusahaan aplikator. Setidaknya terdapat lima tuntutan dari para pengemudi ojek online, meliputi:
-
Pemberian sanksi kepada aplikator yang melanggar Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 tahun 2022.
-
Menuntut pemerintah membahas sistem dan regulasi transportasi online bersama dengan asosiasi pengemudi dan aplikator.
-
Menurunkan potongan aplikasi dari 50% menjadi 10%.
-
Menghapus skema potongan tarif penumpang yang dinilai merugikan pengemudi.
-
Menetapkan regulasi dan tarif pengantaran makanan dan barang.
Demo ojol yang terjadi dari tahun 2017 hingga kini mencerminkan ketimpangan relasi antara mitra pengemudi dan perusahaan aplikator. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital dan industri transportasi online yang pesat, para driver justru kurang mendapatkan perlindungan hukum dan kerap merasa dipinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan mereka.